Jakarta, 22 April 2026 – Ketua Bidang Perdagangan dan Promosi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Manumpak Manurung, menegaskan pentingnya transformasi sektor kepelabuhanan sebagai kunci memperkuat daya saing industri kelapa sawit nasional dalam Seminar Nasional Kepelabuhan bertajuk “Memperkuat Sinergi, Mendorong Transformasi Pelabuhan Nasional” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) di Ballroom Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu (22/04/26).
Dalam paparannya, Manumpak yang juga menjabat sebagai Head of Government & Industry Relation di Apical Group, menjelaskan bahwa GAPKI saat ini mewakili sekitar 721 perusahaan dari total sekitar 2.800 pelaku usaha sawit di Indonesia.
Namun dari sisi luas lahan, kontribusi anggota GAPKI mencapai hampir 58 persen dari total nasional, menjadikannya aktor strategis dalam industri kelapa sawit.
Ia memaparkan bahwa luas perkebunan kelapa sawit Indonesia telah mencapai sekitar 16,8 juta hektare dengan kontribusi signifikan terhadap ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan Produk Domestik Bruto (PDB). Namun demikian, industri ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait arah kebijakan nasional.
“Industri sawit saat ini berada dalam posisi dilematis antara mendukung ketahanan pangan atau ketahanan energi. Sayangnya, hingga kini belum ada roadmap yang jelas sebagai panduan jangka panjang,” ujar Manumpak.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa sebaran perkebunan sawit yang dominan berada di Sumatera, Kalimantan, hingga Papua menghadirkan tantangan logistik yang kompleks. Karakteristik komoditas sawit yang mudah rusak serta rantai pasok yang melibatkan banyak pihak membuat kebutuhan akan infrastruktur pelabuhan yang efisien menjadi semakin krusial.
Dari sisi kinerja, Manumpak mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 terjadi peningkatan produksi sekitar 7 persen, konsumsi domestik naik 3,8 persen, dan volume ekspor meningkat 9,5 persen. Negara tujuan utama ekspor masih didominasi oleh India dan China, yang secara langsung memengaruhi kebutuhan penguatan pelabuhan di wilayah-wilayah strategis.
“Ketika kita bicara ekspor ke India atau China, maka kita harus bicara pelabuhan mana yang paling siap mendukung arus logistik tersebut. Ini menjadi sangat penting dalam perencanaan infrastruktur,” jelasnya.
Ia juga menyoroti distribusi biodiesel sebagai bagian dari program energi nasional yang membutuhkan dukungan logistik yang terintegrasi, khususnya dalam penyaluran ke terminal BBM Pertamina yang sebagian besar berada di Pulau Jawa.
Menurutnya, biaya logistik Indonesia yang masih relatif tinggi dibanding negara lain seperti Malaysia menjadi tantangan tersendiri. Ia mencontohkan kebijakan subsidi logistik di Malaysia yang membuat distribusi lebih efisien di wilayah tertentu—kebijakan yang sulit diterapkan di Indonesia karena kondisi geografis dan kebijakan harga yang berbeda.
Selain itu, Manumpak mengungkapkan bahwa saat ini ekspor sawit masih didominasi oleh terminal khusus (Tersus) dengan porsi sekitar 53 persen, meskipun mulai terlihat peningkatan peran pelabuhan umum seperti Kuala Tanjung, Gresik, dan Kariangau Balikpapan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mendorong pelaku industri sawit untuk mulai terlibat lebih aktif dalam kepemilikan dan pengelolaan Badan Usaha Pelabuhan (BUP), guna menciptakan efisiensi rantai pasok secara menyeluruh.
“Kami melihat ini sebagai momentum yang baik untuk memperkuat kolaborasi antara industri sawit dan sektor kepelabuhanan. Ke depan, sinergi ini diharapkan mampu menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global,” tutupnya.
Seminar ini menjadi bagian dari upaya ABUPI sebagai wadah perusahaan jasa kepelabuhanan dalam mendorong efisiensi, daya saing, serta peningkatan investasi di sektor maritim nasional. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
