Jakarta — Penguatan hilirisasi perunggasan nasional dinilai tidak akan berjalan maksimal tanpa keterlibatan daerah, khususnya wilayah kepulauan dan pesisir. Hal itu menjadi sorotan dalam seminar AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026 di Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo), Sokhiatulo Laoli, mengatakan daerah kepulauan memiliki posisi strategis dalam rantai produksi dan distribusi pangan nasional, termasuk sektor perunggasan.
Menurutnya, selama ini pembangunan pangan masih didominasi pendekatan wilayah daratan, sementara daerah kepulauan dan pesisir menghadapi tantangan berbeda, mulai dari konektivitas hingga biaya logistik yang tinggi.
“Daerah kepulauan dan pesisir tentu membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda,” kata Laoli.
Ia menyebut Aspeksindo saat ini menaungi sekitar 330 kabupaten dan kota wilayah kepulauan serta pesisir di Indonesia. Jumlah tersebut mencapai lebih dari 64 persen total daerah kabupaten dan kota secara nasional.
Karena itu, ia menilai pemerintah daerah harus dilibatkan secara aktif dalam agenda hilirisasi pangan nasional, mulai dari proses produksi, pengolahan, hingga distribusi hasil peternakan ke pasar.
Laoli juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai dapat menjadi peluang besar bagi peternak rakyat untuk memperluas pasar.
Menurut dia, kepastian pasar melalui program MBG dapat meningkatkan kepercayaan diri peternak dalam memperbesar produksi. Selama ini banyak peternak rakyat berjalan tanpa kepastian penyerapan hasil usaha.
“Nah, seperti pasar itu jelas sudah siap dengan program MBG. Itu tidak ragu-ragu lagi para peternak,” ujarnya.
Selain menyoroti pentingnya pasar, forum tersebut juga membahas penguatan kapasitas peternak melalui program pembinaan dan pendampingan usaha. Para peserta seminar menilai hilirisasi tidak cukup hanya berbicara soal industri besar, tetapi juga harus menyentuh peternak skala kecil di daerah.
Perwakilan asosiasi menjelaskan para peternak nantinya akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan selama tujuh bulan agar mampu mengelola usaha secara profesional.
“Ini harus bekerja bersama-sama. Pemerintah mendukung dari sisi regulasi, lalu pengusaha dan asosiasi juga ikut bergerak,” katanya.
Skema pembinaan dilakukan melalui pembentukan kelompok-kelompok peternak yang akan menjadi percontohan di daerah masing-masing. Setiap kelompok terdiri dari sembilan orang yang dibina secara intensif agar nantinya mampu mendampingi kelompok peternak lain.
Model tersebut diharapkan mampu mengubah pola peternakan tradisional menjadi usaha peternakan modern yang lebih produktif, mandiri, dan memiliki daya saing.
Di akhir diskusi, Laoli menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung hilirisasi pangan nasional berbasis ekonomi rakyat.
“Yang penting adalah tetap kerja sama yang baik di antara semua kita,” tuturnya.
