Kategori: Featured

PENULIS PERTAMA INDONESIA DENGAN KEKAYAAN SATU TRILIUN RUPIAH
*- Kisah Denny JA*
Oleh: Dr. Satrio Arismunandar
Pada waktunya, Denny JA akan dikenang sebagai penulis pertama Indonesia yang kekayaannya melampaui satu triliun rupiah.
Isu ini penting diangkat bukan dalam rangka glorifikasi pribadi Denny JA. Tapi Denny JA membawa tradisi baru dunia penulis Indonesia: Yaitu datangnya era Penulis Entrepreneur.
Mereka yang memilih hidup di dunia intelektual dulu dikenal memilih jalan asketisme. Itu jalan yang tak mempedulikan kehidupan material, dan kekayaan duniawi. Dulu dunia intelektual adalah dunia yang hanya mementingkan akal budi dan kekayaan rohani saja.
Denny JA memberontak atas tradisi itu. Baginya, menjadi intelektual, penulis, dan opinion maker justru akan lebih sempurna jika juga kaya raya.
Dengan kaya raya, sang intelektual bisa membiayai sendiri karyanya. Ia mempunyai banyak waktu luang untuk berkarya karena tak lagi harus bekerja. Dan ia juga bisa menjadi dermawan, membantu tumbuhnya tradisi keilmuwan.
Denny JA pun tumbuh menjadi spesies intelektual yang unik. Di satu sisi ia produktif hingga menulis 57 judul buku, mulai dari buku bertema demokrasi, marketing politik, sastra hingga agama.
Ia juga mempopulerkan tradisi meme, menghasilkan puluhan video animasi. Ia juga menulis di jurnal akademik dunia, yang untuk dimuat di sana harus melampaui dulu review para akademisi internasional.
Di saat yang sama, Denny juga memiliki puluhan usaha properti, tambang, food and beverage, hotel, convenience store, hingga perusahaan konsultan politik.
Dari sumber terpercaya terdengar kabar, aset Denny JA sekitar satu triliun rupiah. Ia adalah penulis terkaya Indonesia saat ini.
-000-
Saya mengenal Denny JA sudah sejak lama. Di era mahasiswa, 34 tahun lalu, ketika masih berstatus mahasiswa Jurusan Elektro Fakultas Teknik UI, saya ikut menanggapi tulisan Denny JA di harian Kompas.
Saat itu Kompas adalah harian sangat terkemuka. Sangat jarang sekali seusia mahasiswa mampu menulis dengan kualitas halaman opini Kompas.
Dalam hubungannya dengan penulis plus entrepreneur, seingat saya, pertama kali Denny JA mengemukakan gagasan itu di public, ketika ia menulis di buku 70 tahun Djohan Effendi, tahun 2009.
Djohan Effendi dikenal sebagai salah satu penggagas pembaharuan Islam di samping Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, dan Ahmad Wahib. Djohan juga pernah menjadi menteri ketika Gus Dur menjadi presiden.
Dikenal hidup sangat bersahaja, Djohan Effendi meneruskan tradisi intelektual yang asketis.
Dalam buku 70 tahun Djohan Effendi, Denny menulis. “Saya mengagumi tradisi hidup bersahaja Djohan Effendi. Tapi saya secara sadar memilih jalam hidup yang berbeda.”
“Ada pilihan lain. Menjadi intelektual,” tulis Denny, “tapi juga kaya raya. Sehingga sang intelektual dapat membangun perpustakaan untuk publik, membiayai film yang bagus, hingga membantu puluhan anak yatim untuk bersekolah.”
Denny JA tak hanya menuliskan gagasannya. Ia pun mencontohkan. Di samping produktif menulis, Denny pun produktif hidup di dunia bisnis.
Denny pun kaya raya. Lalu Denny menghabiskan miliar rupiah mendorong sosialisasi Pancasila. Ia habiskan miliar rupiah untuk menggerakkan puisi esai. Juga diketahui luas, Denny menjadi dermawan, yang membantu banyak kehidupan para aktivis dan penulis.
Kini sang legenda, Denny JA, dikenal sebagai founding father profesi konsultan politik Indonesia. Dikenal juga sebagai pelopor puisi esai. Juga Ia dianggap pelopor meme politik di Indonesia.
Denny JA juga memecahkan rekor pendidikan politik dunia Guinness World Records di tahun 2018. Ia penerima award TIME MAGAZINE bersama Barack Obama dan Justine Bieber selaku 30 manusia paling berpengaruh di dunia internet tahun 2015.
Kini Denny JA pun akan dikenang membawa tradisi penulis entrepreneur. Sejarah akan mencatatnya sebagi penulis Indonesia pertama yang kekayaannya melampaui satu triliun rupiah.
Selamat ulang tahun, Bro Denny JA. Teruslah berinovasi.*
Depok, 4 Januari 2021
_*Satrio Arismunandar* adalah praktisi media, penulis buku dan lulusan S3 Filsafat UI._

RAGAM CARA UNTUK JADI PUBLIC FIGURE
Oleh: Adv. Kamaruddin Simanjuntak, S.H.
Tanggal 30 Desember 2020 yang lalu, ditengah – tengah kesibukan PH memimpin Rapat Koordinasi Partai PDRIS, tepatnya di Ruang Rapat Hotel HI di Jakarta Pusat, banyak Wartawan / Jurnalis cetak & elektronik hadir, ingin tahu tentang PH mau bikin apa lagi “issu politik” dalam Rakor PDRIS untuk mereka tuliskan.
Hal yang menarik perhatian Pers/Wartawan/jurnalis adalah :
1. PDRIS lahir ditengah Pandemi covid-17, pada tanggal 7 Juli 2020;
2. Dalam kurun waktu 4-5 bulan, PDRIS telah memberi mandat kepada 29 DPW/Provinsi;
3. DPP PDRIS telah melantik 5 Pengurus DPW PDRIS di Indonesia dan banyak DPC Kabupaten/kota;
4. Target PDRIS tahun 2021 telah berbadan hukum atau mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum & HAM Ri, dengan cara selesai melantik seluruh Pengurus 34 DPW PDRIS dan Pengurus 514 DPC PDRIS Kabupaten / Kota, hingga Pengurus PDRIS DPRanting dan Pengurus PDRIS DPKelurahan/ Desa;
5. Melindungi Rumah Ibadah dan Mengupayakan Mencabut SKB 2 Menteri no. 9 dan No. 8 tahun 2006 ;
6. Mendorong Pemerintah Membuka Hubungan Diplomatik dengan Israel;
7. Mengapreasiasi terpilihnya Menteri Agama yang Nasionalis Religius, dll.
Bahwa pasca melakukan “Press Release/Jumpa Pers” menjelang makan siang pukul 12.00 WIB, lalu tepatnya pada sekira pukul 14.30 WIB, ada yang menarik, yaitu Sahabat PH, Wartawan TV Swasta Nasional, sedikit memaksa untuk sebuah wawancara dan tidak sabar menunggu hingga selesai rakor pada pukul 17.00 WIB dengan alasan kejar tayang.
Pada akhirnya PH keluar ruang Rakor PDRIS guna menyapa Sahabat dari TV nasional ini, rupanya yang mau ditanyakan berbeda dengan pertayaan 99% Wartawan / Jurnalis yang telah hadir sebelumnya.
Dengan nada meminta maaf, beliau menjelaskan bahwa perlu wawancara sekira 5 menit guna meminta penjelasan hukum atas sebuah video P***o, diduga “G&N” artis Indonesia.
PH berkata, “Kau ini Bang” ada ada saja kerjaanmu mengganggu PH lagi Rakor Partai begini, lalu dijawab “Tolonglah Bang Kasih Pendapat Abang, Ini Mau Kejar Tayang Besok Pagi” katanya sedikit memohon.
Okay, janji tidak lebih dari 5 menit ya ? sahut PH ! dengan alasan masih rapat.
Okay Janji katanya, rupanya pertanyaannya adalah soal telaah hukum pembuatan dan penyebaran “Video P***o Artis diduga G&N” yang lagi Viral ditengah masyarakat.
Untuk menjawab pertanyaan Wartawan / Jurnalis TV Nasional tersebut, berikut PH telah memberikan telaah hukumnya.
Bahwa yang dimaksud “membuat foto atau video P***o” adalah mengambil foto dan/atau rekaman video yang berisi adanya hubungan seksual antara pria dan wanita dan / atau sesama jenis yang disebut sebagai Pornografi.
Pria dan wanita dan / atau sesama jenis tersebut, tidak termasuk dalam kategori anak dibawah umur, sesuai UU RI tentang Perlindungan Anak.
Ruang Lingkup Pornografi terdapat dalam : Pidana Umum dan Pidana Khusus.
Pidana Umum : diatur dalam KUHP.
Pidana Khusus : diatur diluar KUHP.
1. Pidana Umum, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “KUHP” ;
KUHP tentang Perzinahan ;
Misalnya dalam Bab XIV KUHP mengatur tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan Perzinahan, dan/atau semisal menurut pasal 28 KUHP.
Pelaku tindak pidana perzinahan diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan.
Ancaman penjara tersebut ditujukan bagi :
1). Seorang laki-laki yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan dan berlaku pasal 27 BW.
2). Seorang perempuan yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan dan berlaku pasal 27 BW.
3). Seorang laki laki yang ikut serta melakukan perbuatan perzinahan, padahal diketahuinya bahwa yang bersalah telah menikah.
4). Seorang wanita tidak menikah yang ikut serta melakukan perbuatanperzinahan padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya.
Pelaku Perzinahan dapat dijerat hukum pidana umum karena baginya berlaku pasal 27 BW Jo UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Bahwa menurut Pasal 27 BW (Burgerlijk Wetboek) :
“Pada waktu yang sama, seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu laki-laki saja”.
Bahwa menurut UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.
2.Pidana Khusus, menurut Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi “UU Pornografi”;
Bahwa menurut ketebtuan Pasal 1 angka 1 UU RI tentang Pornografi, memberikan definisi mengenai Pornografi, yaitu tentang gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
Berdasarkan Ketentuan Pasak 4, dilarang membuat dan menyebarkan pornografi, dan pelakunya diancam dengan pasal 29 UU RI tentang Pornografi dengan pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 12 tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 250 juta dan paling banyak Rp. 6 milyar ; dan
3. Pidana Khusus, menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “UU ITE” sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “UU 19/2016”.
Misalnya dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
Bahwa secara normatif, foto atau rekaman video tentang hubungan seksual adalah masuk pada kategori Pornografi bilamana foto atau gambar atau rekaman tersebut melanggar norma hukum dan / atau norma kesusilaan.
Bahwa menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri / dokumentasi pribadi.
Bilamana pria dan wanita dan/atau sejenis saling memberikan persetujuan untuk perekaman video seksual mereka dan foto serta video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengecualian yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, maka tindakan pembuatan dan penyimpanan yang dimaksud tidak termasuk dalam ruang lingkup “membuat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU RI tentang Pornografi.
Bilamana pria dan wanita dan/atau pasangan sejenis melakukan pengambilan gambar atau perekaman hubungan seksual mereka tanpa diketahui oleh wanita / pasangannya atau pria / pasangannya, atau tanpa persetujuan masing masing, maka pembuatan gambar atau video tersebut adalah melanggar ketentuan hukum Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Kata kuncinya ada atau tidak Persetujuan ” Asas Konsensualisme”.
Bilamana pembuatan foto atau video pirnografi disetujui oleh para pihak, maka penyebaran oleh salah satu pihak dapat membuat pihak lain terjerat ketentuan hukum pidana, sekalipun pihak itu tidak secara tegas memberikan larangan untuk penyebarannya, artinya ada tanggung jawab hukum para pihak atas rahasia & keamana video / gambar porno tersebut untuk tidak tersebar ke publik.
Bahwa setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya Polisi / Penyidik, Jaksa Penuntut Umum ” JPU”, Majelis Hakim / Panitera dan Advokat untuk kepentingan Kliennya.
Bahwa selain itu, yang dimaksud dengan “yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan” misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan.
Bahwa lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lain yang diatur oleh hukum.
Bahwa adapun kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud.
Bahwa tentang adanya larangan “memiliki atau menyimpan” tersebut tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri pelaku / pemeran aksi.
Dilarang Mendanai dan / atau Memfasilitasi Pornografi.
Bahwa sesuai ketentuan hukum Pasal 7 UU RI tentang Pornografi : ” bahwa setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Pornografi”.
UU RI tentang ITE melarang keras Penyebaran Pornografi, sesuai ketentuan hukum Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur:
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
Bilamana ketentuan hukum pasal 27 ayat (1) dilanggar, maka pelaku dijerat oleh ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19/2016 tentang ITE yaitu :
“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”
Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU RI tentang Pornografi bahwa tindakan membuat atau menyebarluaskan Pornografi merupakan tindakan yang dilarang, dengan ancaman Pasal 29 UU Pornografi yaitu:
“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar.”
Penyidik Kepolisian harus mengungkap kasus ini secara terang benderang dan melimpahkan kepada Kejaksaan RI untuk segera sidangkan di pengadilan, agar terungkap apa motif dibalik semua peristiwa ini.
Apakah untuk tujuan Popularitas si Artis selaku pemeran uatama agar tetap eksis diranah publik, apakah ada unsur kesengajaan dari pihak lain, misalnya dari pasangan yang diduga sakit hati atas perzinahan ini yang diduga pada tahun 2017 masih terikat oleh pasal 27 BW / UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atau apakah ada perjanjian Open Marriage diantara pasangan ini, atau apakah ada motif lainnya…? ini yang harus terungkap “Mens rea atau Evil Mind-nya”
Terhadap para pelaku, bisa langsung ditahan oleh Penyidik, Kejaksaan dan Pengadilan, guna memberi efek jera dan mencegah preseden buruk kepada masyarakat, agar tidak mencontoh dan meresahkan masyarakat, khususnya Rohaniawan & Orangtua dan/atau Guru peserta didik.
Sebaiknya, untuk menjadi sosok publik figur, khususnya Artis, tidak perlu harus mengumbar ranah pribadi, melainkan silahkan berprestasi dihadapan publik sesuai professi & talentanya.
Kepada Rekan yth., Wartawan & Jurnalis, agar sering – sering menyorot hal – hal tentang yang berprestasi, tidak melulu soal aib dan keburukan sesorang yang sensasional, misalnya dugaan Korupsi 2 Menteri Kabinet Indonesia Maju ala Jokowi dan kasus dugaan Asusila Artis Indonesia ini.
Tujuannya, agar setiap orang “WNI” berlomba lomba berprestasi yang baik, benar, mendidik dan postif serta berguna untuk bangsa & NKRI tercinta ini.
Demikian, Shalom-horas.
Adv. Kamaruddin Simanjuntak, S.H.
Bendum MUKI & Ketua Umum PDRIS

KEMENTERIAN AGAMA: 75 TAHUN MENGUKIR KARYA TERBAIK BAGI NKRI
Oleh: Weinata Sairin
_”If religion cannot restrain evil, it cannot claim effective power for good.”_
(Morris Raphael Cohen)
Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa olehkarena pada tanggal 3 Januari 2021 Tuhan telah mengantarkan Kementerian Agama Republik Indonesia memasuki usia ke-75. Peringatan HUT, yang biasa disebut Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama, dilaksanakan di seluruh tanah air dengan pengadaan upacara dan pidato ulang tahun untuk lebih menghayati makna pelayanan kementerian agama selama kurun waktu 75 tahun dalam sebuah NKRI yang amat majemuk dari segi suku,agama,ras dan golongan.
Memang sebagai sebuah negara yang mengklaim bahwa rakyatnya 90 persen lebih adalah rakyat yang *beragama*, maka peran agama, kekentalan, dan _sensitivitas_ agama amat terasa dalam kehidupan di negeri ini. Dalam konteks seperti itu agama bisa selalu _dibawa-bawa_ dalam banyak konflik yang terjadi walaupun konflik itu sejatinya adalah soal ekonomi dan/atau politik. Dalam berbagai peristiwa pemilihan kepala daerah acap isu agama disisipi ( _inserted_) begitu rupa sehingga seolah-olah yang tengah bertarung dalam pilkada itu adalah “pertarungan antar agama”. Demikian juga pada banyak kasus lain, isu agama nyaris selalu dimasukkan sehingga memunculkan kegaduhan yang muaranya potensial merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut beberapa literatur, pada zaman penjajahan Belanda urusan agama diurus oleh departemen pengajaran ( _Onderwys en Eredienst_), tidak dalam suatu departemen yang khusus, sehingga pelayanan yang dilakukan tidak memadai. Pada zaman penjajahan Jepang dibentuk kantor agama di setiap karesidenan. Di Karesidenan Banyumas kantor agama dikepalai oleh K. H. Abudardiri. Pada tanggal 24 -28 November 1945 dilaksanakan sidang Komite Nasional Indonesia Pusat di Jakarta. K. H. Abudardiri bersama 2 rekannya hadir dalam sidang tsb mewakili Karesidenan Banyumas. Pada sidang tanggal 26 November yang berlangsung di Fakultas Kedokteran Salemba, Jakarta Pusat, utusan KNI Banyumas mengusulkan agar dalam negara RI dibentuk kementerian agama yang secara khusus akan menggarap hal-hal yang berhubungan dengan agama.
Berdasarkan usul itu, yang disetujui oleh Bung Karno dan Bung Hatta, maka pada tanggal 3 Januari 1946 diumumkan oleh pemerintah berdirinya Kementerian Agama dengan Menteri Agama yang pertama adalah K. H. Mohammad Rasjidi. Legalitas tanggal berdirinya Kementerian Agama 3 Januari 1946 diwujudkan dalam Penetapan Menteri Agama No. 6 Tahun 1956 tentang Hari Didirikannya Kementerian Agama RI, yang ditandatangani oleh Menteri Agama ad Interim Moh. Sardjan tanggal 1 Maret 1956.
Fakta historis tentang berdirinya Kementerian Agama itu cukup penting maknanya baik bagi pejabat negara, pimpinan organisasi maupun masyarakat umum agar semua pihak bisa ikut memberi kontribusi pemikiran bagi pengembangan peran Kementerian Agama dalam menanggapi dinamika zaman menuju masa depan yang lebih baik.Memang harus dicatat bahwa selain fakta historis seputar berdirinya Kementerian Agama ada _angle_ lain yang berbicara tentang hal tersebut. B. J. Boland misalnya dalam _”The Struggle of Islam in Indonesia”_ menyatakan bahwa adanya kementerian agama sebagai kompensasi karena dasar negara Indonesia *tidak berdasarkan agama*.
Pemikiran akademik dari seorang selevel Boland tentang berdirinya Kementerian Agama bisa saja kita pahami sebagai pengayaan dari fakta historis yang kita miliki. Hal yang penting bagi kita sekarang bukan pada fakta historis itu atau tesis Boland tapi pada apakah Kementerian Agama telah benar-benar menjalankan perannya sebagai kementerian/tangan pemerintah yang melayani seluruh agama di Indonesia. Apakah Kementerian Agama telah menjadi milik semua umat beragama dan memberi ruang bagi sekuruh umat beragama untuk berkiprah di kementerian itu.
Memang tentu saja dalam perjalanan waktu ada catatan-catatan kritis tentang peran yang dikakukan oleh kementerian agama, tentang para “oknum” di kementerian yang memperkaya diri dengan cara melawan hukum. Ada sinisme kuat tentang _”contradictio in terminis”_: kementerian *agama* yang oknum-oknumnya telah melakukan penodaan *agama* melalui berbagai perbuatan mereka. Pernah ada suara keras untuk meniadakan kementerian agama, pernah ada upaya merevitalisasi kementerian agama dari pendekatan kebahasaan, misalnya mengubah nama “kementerian agama” menjadi “kementerian keagamaan”. Dan kita tahu bahwa suara dan gagasan itu akhirnya tenggelam ditelan kegaduhan.
Kementerian agama sudah 75 tahun menjadi bagian dari sebuah NKRI yang majemuk. Nilai-nilai kemajemukan sudah semestinya terus mengalir dari kementerian ini menginspirasi lembah, ngarai, dan semua sudut-sudut Indonesia yang berpanorama indah ini. Kementerian agama justru harus lebih kuat bersuara agar UUD Negara RI 1945 dan Pancasila ini sudah final dan definitif, sehingga pemikiran untuk menjadikan agama sebagai dasar negara tidak lagi relevan karena telah selesai per 18 Agustus 1945.
Di masa depan Kementerian Agama harus mampu menjadi ruang dialog bagi agama-agama di Indonesia, berpikir _out of the box_, keluar dari skema mayoritas-minoritas dan memandang semua warga bangsa sebagai umat yang mesti dilayani dengan sebaik-baiknya. Kasus-kasus yang berkaitan dengan kesulitan pembangunan rumah ibadah,gangguan pelaksanaan ibadah, harus ditangani dengan lebih berhikmat, jangan sampai masalah teknis perizinan *menghambat dan meniadakan* ibadah umat kepada Khaliknya. Realitas ini, jika terjadi, menjadi sesuatu yang ironis dan tragis dalam konteks Indonesia yang warganya taat beragama. Ungkapan Hans Kung, “Tak ada perdamaian dunia tanpa perdamaian antar agama.” menjadi inspirasi kuat bagi Kementerian Agama untuk menjalankan perannya di masa depan. Agama harus menjadi sumber inspirasuli,sumber moral dan dasar bagi perwujudan kehidupan yang kebih baik. Agama tidak boleh sekadar status yang terpampang dalam KTP atau biodata. Agama harus fungsional dan membumi. Cohen, profesor filsafat dari Amerika (1880-1947), menegaskan jika agama tidak dapat mengendalikan kejahatan, maka agama tidak dapat menganggap diri sebagai kekuatan efektif untuk kebaikan.
Mari kita bersyukur atas Hari Amal Bhakti Kementerian Agama Ke-75 pada tanggal 3 Januari 2021 Kementerian Agama tak mampu melaksanakan segalanya *sendiri* saja, kita semua warga bangsa wajib untuk membantu sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang Allah anugerahkan.
Kita bersyukur atas penetapan Menteri Agama yang baru, yang amat diharapkan dapat mengusung dan mengalirkan pemikiran cerdas,bernas,inovatif, visioner sehingga agama-agama di Indonesia makin mampu berjalan bersama dan masing-masing memberikan kontribusi pemikiran yang bersumber dari nilai-nilai universal yang dimiliki agama-agama demi merawat,mempertahankan dan menyuburkan NKRI yang majemuk berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.
Dirgahayu Kementerian Agama pada Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-75!
Semoga Tuhan memberkati Kementerian Agama dalam melayani agama-agama di NKRI sebagai pilar penyangga keutuhan NKRI.
Selamat berjuang.
God bless.