*Saiful Chaniago: APKLI Merah Putih Siap Jadi Jembatan PKL dan Pemerintah, UMKM Jangan Tertinggal Digitalisasi*
Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (DPP APKLI) Merah Putih resmi menggelar pelantikan dan rapat kerja untuk periode 2026–2031. Mengusung grand tema “Dukung dan Sukses Program Unggulan Presiden Prabowo Subianto, Wujudkan Ekonomi Nasional Tumbuh 8%”, kepengurusan baru ini berkomitmen untuk hadir langsung di tengah masyarakat serta mengawal berbagai kebijakan pro-rakyat.
Sekretaris Jenderal DPP APKLI Merah Putih, Saiful Chaniago, menyatakan bahwa pihaknya akan langsung bergerak cepat ke seluruh wilayah Indonesia usai pelantikan ini. Langkah utama yang diambil adalah memperkuat konsolidasi internal organisasi sekaligus mengoptimalkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) serta pedagang kaki lima (PKL).
“Kami dan teman-teman kesekjenan akan melakukan kunjungan ke seluruh wilayah Indonesia untuk kemudian memaksimalkan dan mengoptimalkan konsolidasi secara internal organisasi,” ujar Saiful dalam keterangannya.
*Kawal Penuh Program Kerakyatan*
Saiful menegaskan, APKLI Merah Putih memberikan ketegasan komitmen dalam mendukung penuh visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor UMKM dan PKL di tanah air. Organisasi ini bertekad untuk mengawal sungguh-sungguh program-program kerakyatan yang telah dicanangkan pemerintah.
Beberapa program strategis yang menjadi sorotan di antaranya adalah program makan bergizi gratis, koperasi Desa Merah Putih, kampung nelayan, serta berbagai kebijakan pro-rakyat lainnya. Menurutnya, program-program tersebut berdampak langsung terhadap pertumbuhan dan pengembangan UMKM serta PKL.
”Bagi kami, semua program kerakyatan maupun kebijakan pro-rakyat yang telah ditegaskan oleh Presiden Prabowo tentu sangat berdampak langsung terhadap pengembangan UMKM dan pedagang kaki lima,” kata Saiful.
Sebagai representasi pelaku usaha kecil, DPP APKLI Merah Putih bertanggung jawab penuh untuk memastikan agar program-program tersebut tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
*Antisipasi Dampak Kebijakan Pajak dan Digitalisasi*
Dalam kesempatan yang sama, APKLI juga menyoroti tantangan yang dihadapi para pelaku usaha kecil di lapangan, mulai dari fluktuasi harga kebutuhan pokok hingga ancaman disrupsi era digitalisasi.
Terkait wacana kenaikan pajak, Saiful menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengkajian mendalam terlebih dahulu apabila kebijakan tersebut diterapkan. APKLI berkomitmen untuk memastikan agar kebijakan fiskal pemerintah tetap seimbang dan tidak memberatkan pedagang kecil.
“Apabila pajak itu kemudian tidak mememberatkan alias seimbang antara pelayanan pemerintah dan kebutuhan UMKM serta pedagang kaki lima, maka tentu kami memberikan dukungan penuh,” jelasnya.
Kendati demikian, jika di kemudian hari ditemukan kebijakan yang dirasa memberatkan, pihak APKLI siap menjadi perpanjangan tangan untuk berkomunikasi dengan pemerintah guna mencari solusi terbaik demi tercapainya pelayanan yang objektif berdasarkan aturan yang berlaku.
Selain itu, menyikapi gempuran era digitalisasi yang kerap meminggirkan pedagang konvensional—khususnya pelaku usaha ibu-ibu yang terbiasa berjualan secara offline—APKLI Merah Putih memprioritaskan program pembinaan literasi digital.
”Yang wajib kita lakukan adalah ikhtiar terukur terhadap optimalisasi UMKM dan pedagang kaki lima agar mereka juga paham tentang nilai digitalisasi. Jangan sampai mereka tertinggal zaman, yang tadinya berjualan secara offline, bisa juga berjualan secara online,” pungkas Saiful.
