Jakarta, – Organisasi kemasyarakatan Pro Jokowi (Projo) memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-12 dengan mengusung semangat “Setia di Garis Rakyat untuk Indonesia Maju”, Minggu (23/8/2026) di KantorSekretariat DPP Projo, Jakarta. Momentum tersebut menjadi refleksi perjalanan Projo sebagai gerakan rakyat sekaligus penegasan komitmen organisasi untuk terus mengawal kepentingan masyarakat dan berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, dalam sambutannya menegaskan bahwa perjalanan 12 tahun Projo bukan sekadar peringatan ulang tahun organisasi, melainkan bagian dari perjalanan panjang perjuangan bersama rakyat dan bangsa Indonesia.
Budi Arie mengingatkan bahwa Projo resmi berdiri sebagai organisasi kemasyarakatan melalui Kongres pertama yang digelar pada 23 Agustus 2014 di Kelapa Gading. Kongres tersebut dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo yang ketika itu merupakan presiden terpilih hasil Pemilu 2014.
“12 tahun Projo sudah berdiri sebagai ormas sejak Kongres pertama Projo 23 Agustus 2014 di Kelapa Gading yang dibuka oleh Presiden terpilih Joko Widodo,” ujar Budi Arie.
Menurutnya, selama satu dekade Projo telah ikut mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saat ini, Projo juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Budi Arie menegaskan, semboyan “Setia di Garis Rakyat” tidak boleh berhenti sebagai slogan. Bagi Projo, kesetiaan tersebut harus diwujudkan melalui keberpihakan nyata terhadap kepentingan dan nasib masyarakat.
“Setia di garis rakyat itu bukan hanya omongan di mulut. Kesetiaan kita di garis rakyat adalah kesetiaan terhadap nasib dan kepentingan rakyat banyak,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konsisten, termasuk dari lingkungan pusat kekuasaan. Menurut Budi Arie, pemerintahan yang berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi harus mampu memastikan praktik-praktik korupsi tidak dibiarkan berkembang di sekitar kekuasaan.
Karena itu, Projo menyatakan dukungan penuh terhadap agenda pemberantasan korupsi yang menjadi perhatian pemerintahan Presiden Prabowo.
“Kalau mau pemberantasan korupsi harus disapu dari sekitar pusat kekuasaan. Enggak bisa ngomong pemerintahan antikorupsi kalau membiarkan praktik-praktik korupsi di sekitar pemerintahan,” katanya.
Budi Arie berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat berjalan sukses dan berkelanjutan sehingga mampu membawa Indonesia semakin dekat menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, mewujudkan Indonesia maju bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan kiprah, kontribusi, dan pengabdian seluruh elemen bangsa sesuai dengan kemampuan dan bidang masing-masing.
“Semua itu perlu kiprah, perlu kontribusi, perlu pengabdian dari kita semua tanpa terkecuali sesuai dengan kemampuan bidang masing-masing,” ungkapnya.
Persatuan Nasional Jadi Kunci
Dalam kesempatan tersebut, Budi Arie juga menekankan pentingnya persatuan nasional di tengah tantangan bangsa yang semakin kompleks. Menurutnya, Projo sejak awal turut menggagas politik persatuan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional.
Ia menilai tantangan Indonesia ke depan tidak ringan. Karena itu, seluruh elemen bangsa perlu menjaga persatuan serta mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok.
Selain persatuan, Budi Arie menekankan pentingnya pemerintahan dijalankan secara efektif dan efisien sehingga berbagai program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Pemerintahan ini harus dijalankan secara efisien dan efektif sehingga kebermanfaatannya bagi rakyat bisa betul-betul dirasakan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa ukuran kemajuan bukan hanya dapat dilihat dari indikator pembangunan makro, tetapi juga dari seberapa jauh kesejahteraan dirasakan masyarakat lapisan bawah.
Menurutnya, kemajuan dan kesejahteraan harus benar-benar dirasakan mulai dari rakyat kecil.
Dukung Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo-Gibran
Projo, lanjut Budi Arie, mendukung berbagai program kerakyatan yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Namun, dukungan tersebut tidak berarti Projo akan menutup mata terhadap persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah.
Projo akan terus memberikan masukan dan saran apabila ditemukan praktik yang dinilai tidak sesuai dengan tujuan awal kebijakan.
“Kesalahan ini bukan kesalahan idenya, tetapi eksekusinya dan praktiknya yang menyimpang,” jelas Budi Arie.
Ia menilai masyarakat Indonesia saat ini semakin kritis dan semakin mampu mengawasi pelaksanaan program pemerintah. Masyarakat, kata dia, tidak lagi sekadar menerima informasi, tetapi ikut menghitung dan menilai manfaat berbagai program pemerintah.
“Rakyat semakin cerdas sekarang. Setiap hari dihitung, pakai kalkulator, pakai video,” katanya.
Menurut Budi Arie, kondisi tersebut justru harus menjadi pengingat bagi pemerintah agar setiap kebijakan benar-benar dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Keadilan Sosial Harus Dirasakan Rakyat
Memasuki usia ke-12, Projo ingin menegaskan kembali identitasnya sebagai gerakan rakyat. Budi Arie mengatakan perjuangan menuju Indonesia Emas 2045 harus dibangun di atas fondasi keadilan sosial.
“Indonesia maju 2045 itu Indonesia yang maju berbasis keadilan sosial,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keadilan sosial tidak boleh hanya menjadi materi pidato atau seremoni. Keadilan sosial harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Projo komitmen untuk itu semua. Setia di garis rakyat artinya semua tenaga, semua pikiran, semua perasaan kita, tindakan-tindakan kita memang untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa rakyat tidak boleh hanya dijadikan objek dalam setiap narasi pembangunan. Kepentingan rakyat harus menjadi dasar utama dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan nasional.
Projo Dukung Pemberantasan Korupsi Sampai ke Akar
Budi Arie kembali menegaskan dukungan Projo terhadap agenda pemberantasan korupsi.
Ia berharap pemerintah tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tetap terjaga.
“Kita mendukung pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan pemerintahan Prabowo. Kita dukung penuh tanpa ragu-ragu,” katanya.
Ia juga mendorong agar upaya pemberantasan korupsi terus diperkuat, termasuk melalui langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk memastikan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dipulihkan dan kepentingan rakyat terlindungi.
Budi Arie menyinggung sejumlah kasus hukum yang melibatkan oknum di berbagai institusi sebagai pengingat bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi agenda bersama.
“Gerakan kerakyatan Projo ini harus dimaknai untuk menjadikan Indonesia lebih baik, Indonesia lebih berkemajuan dan lebih berkeadilan,” ujarnya.
Sekjen Projo: 12 Tahun Bukan Sekadar Angka
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Projo Freddy Alex Damanik mengatakan bahwa usia 12 tahun bagi Projo bukan sekadar angka, melainkan jejak panjang perjuangan organisasi bersama rakyat.
Ia menjelaskan, perhitungan 12 tahun tersebut merujuk pada perjalanan Projo sebagai organisasi kemasyarakatan sejak Kongres pertama pada 23 Agustus 2014. Namun, embrio gerakan Pro Jokowi sendiri telah dimulai sejak 2013 ketika berbagai relawan dan masyarakat bersama-sama memperjuangkan Joko Widodo.
“12 tahun tentu bukan sekadar angka bagi kami Projo. Jadi 12 tahun ini merupakan jejak perjuangan,” ujar Freddy.
Menurut Freddy, keberlangsungan Projo hingga saat ini menjadi bukti bahwa organisasi tersebut merupakan bagian dari gerakan rakyat yang mampu bertahan, berkembang, dan terus beradaptasi dengan dinamika bangsa.
Ia menegaskan bahwa ke depan Projo harus melakukan transformasi organisasi tanpa meninggalkan nilai-nilai perjuangan yang telah menjadi identitasnya.
“Pada kongres yang lalu kita sudah komitmen bahwa Projo harus bertransformasi,” katanya.
Transformasi tersebut, menurut Freddy, harus tetap mempertahankan nilai kesetiaan, keberanian, pengabdian kepada bangsa dan negara, nasionalisme, serta patriotisme.
Nilai-nilai tersebut, kata dia, harus terus dibangun dan dipegang seluruh kader serta anggota Projo dalam menjalankan perjuangan organisasi.
Lahir Bukan Karena Kekuasaan
Freddy menegaskan bahwa Projo sejak awal tidak didirikan untuk mengejar kekuasaan. Projo lahir karena adanya keyakinan bahwa rakyat harus menjadi subjek utama dalam pembangunan Indonesia.
“Projo ini lahir bukan karena kekuasaan. Kita lahir karena kita punya keyakinan pada saat itu bahwa rakyat harus menjadi subjek utama di dalam pembangunan Indonesia,” jelasnya.
Keyakinan tersebut, lanjut Freddy, menjadi fondasi perjuangan Projo sejak awal sekaligus alasan mengapa organisasi tersebut menggunakan tagline “Projo Setia di Garis Rakyat.”
Menurutnya, tagline tersebut harus terus dipertahankan dalam situasi politik apa pun.
“Projo harus setia di garis rakyat. Dinamika politik, perbedaan pandangan bahkan berbagai ujian, kita enggak boleh menganggap sama 10 tahun yang lalu dengan dua tahun terakhir ini atau lima tahun ke depan. Itulah mengapa kita harus bertransformasi,” katanya.
Setia pada Perjuangan, Teguh dalam Prinsip
Freddy kemudian menjelaskan makna tema HUT ke-12 Projo, “Setia di Garis Rakyat, Teguh dalam Prinsip dan Mengawal Indonesia Maju.”
Menurutnya, setia pada perjuangan berarti Projo tidak boleh meninggalkan rakyat dalam kondisi apa pun.
Sementara teguh dalam prinsip berarti Projo harus berani menyampaikan kebenaran dan memberikan dukungan terhadap kebijakan yang berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara.
“Artinya kita berani mengatakan yang benar sebagai benar dan mendukung kebijakan yang berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara,” tegas Freddy.
Sedangkan mengawal Indonesia maju, lanjutnya, berarti perjuangan Projo tidak berhenti setelah kemenangan politik. Perjuangan harus dilanjutkan dengan memastikan pemerintahan mampu menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Perjuangan kita tidak berhenti pada kemenangan politik, tetapi berlanjut pada keberhasilan pemerintahan dalam menghadirkan kesejahteraan, keadilan dan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Peringatan HUT ke-12 Projo akhirnya menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen organisasi sebagai gerakan rakyat. Dengan mengusung semangat “Setia di Garis Rakyat,” Projo menegaskan akan terus berkontribusi, memberikan kritik dan masukan, serta mengawal kebijakan pemerintah agar pembangunan nasional benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Memasuki perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, Projo menyatakan akan terus menjaga semangat perjuangan, memperkuat persatuan nasional, mendorong pemerintahan yang efektif dan bersih, serta memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi orientasi utama dalam setiap langkah pembangunan.
“Setia pada perjuangan, teguh dalam prinsip, dan terus mengawal Indonesia maju 2045.”
