Dr. Rizal Gibran (Ketua Yayasan Budaya Indonesia Emas) Menyampaikan Pandangan Kritis Sekaligus Konstruktif Mengenai Pentingnya Membangun Ekosistem Budaya Yang Kuat & Berkelanjutan Di Indonesia
JAKARTA — Semangat menjaga dan melestarikan budaya Betawi kembali mengemuka dalam kegiatan *Halal bi Halal Silaturahmi Kebangsaan dan Raker III Dewan Adat Bamus Betawi* yang berlangsung di Gedung Vokasi Kementerian Tenaga Kerja, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (10/5/2026). Acara yang dipimpin Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, Eki Pitung, menjadi ruang strategis bagi tokoh budaya, akademisi, seniman, dan masyarakat Betawi untuk memperkuat komitmen menjaga identitas budaya asli Jakarta.
Dalam forum tersebut, Dr. Rizal Gibran (Ketua Yayasan Budaya Indonesia Emas) tampil menyampaikan pandangan kritis sekaligus konstruktif mengenai pentingnya membangun ekosistem budaya yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia, khususnya budaya Betawi sebagai identitas Jakarta.
Sebagai seniman, praktisi, sekaligus akademisi yang menempuh kajian budaya hingga jenjang doktoral, Rizal Gibran menegaskan bahwa penguatan budaya tidak cukup hanya melalui simbol atau seremoni semata, melainkan harus dibangun melalui sistem yang terintegrasi dan profesional.
“Budaya itu identitas bangsa. Jangan sampai budaya Betawi hanya muncul saat ulang tahun Jakarta atau acara seremonial saja. Budaya harus menjadi karakter yang hidup dalam keseharian masyarakat Jakarta,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil kajian dan riset yang dilakukannya, terdapat enam variabel utama yang harus diperkuat untuk menciptakan ekosistem budaya yang komprehensif, yakni kompetensi, pendidikan, implementasi regulasi, hubungan industrial, profesionalisme berkelanjutan, dan penguatan organisasi budaya.
Menurut Rizal, regulasi menjadi faktor penting yang harus diperkuat pemerintah agar budaya lokal memiliki ruang hidup yang nyata di tengah perkembangan kota metropolitan dan arus globalisasi.
Ia mencontohkan keberhasilan Bali dan Yogyakarta dalam menjaga identitas budayanya. Di Bali, nuansa budaya dapat dirasakan hampir di seluruh sektor kehidupan, mulai dari pertunjukan seni hingga fasilitas wisata. Sementara di Yogyakarta, unsur budaya lokal hadir bahkan di hotel-hotel dan ruang publik.
“Kenapa Jakarta tidak bisa seperti itu? Jakarta ini kota internasional, tapi tetap harus punya identitas lokal yang kuat. Lokalitas itu justru menjadi kekuatan,” ujarnya.
Rizal juga menyoroti dominasi budaya populer luar negeri di kalangan generasi muda, khususnya fenomena K-pop yang begitu kuat mempengaruhi Gen Z dan Gen Alpha. Menurutnya, Indonesia sebenarnya memiliki potensi budaya jauh lebih besar dibanding negara lain jika dikelola secara serius.
Ia mengungkapkan hasil riset mengenai industri kreatif Korea Selatan yang sempat terpuruk pada 2002, namun bangkit dalam waktu singkat berkat dukungan penuh pemerintah dan sinkronisasi antar sektor. Bahkan pada 2024, kontribusi ekonomi dari industri K-pop dan drama Korea disebut mencapai ratusan triliun rupiah.
“Korea hanya punya satu budaya yang dikemas serius lalu mendunia. Indonesia jauh lebih kaya. Kita punya kuliner, musik, tari, fashion, handicraft, dan budaya daerah yang luar biasa. Tinggal bagaimana tata kelolanya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rizal mengkritisi belum adanya *blueprint* atau tata kelola budaya yang menyatukan berbagai kementerian dan sektor terkait. Menurutnya, pengembangan budaya saat ini masih berjalan sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi yang jelas.
Ia menyebut sektor budaya saat ini berkaitan dengan banyak kementerian, mulai dari Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Ekonomi Kreatif, Komdigi, hingga Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Namun, belum ada pola besar yang menghubungkan semuanya menjadi satu ekosistem budaya nasional yang kuat.
“Budaya juga harus punya tata kelola seperti kawasan industri. Harus jelas arah, regulasi, dukungan ekonomi, hingga distribusinya. Kalau itu sudah dibangun, budaya bisa menjadi kekuatan ekonomi sekaligus identitas bangsa,” katanya.
Rizal turut mengingatkan pentingnya peran perusahaan besar untuk mendukung UMKM dan industri budaya lokal, bukan justru mematikan usaha kecil. Ia menilai kolaborasi antara pelaku usaha besar, pemerintah, media, organisasi profesi, dan komunitas budaya menjadi kunci membangun industri budaya nasional yang berdaya saing global.
Menutup pernyataannya, Rizal menegaskan bahwa pelestarian budaya bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa.
“Ini PR kita bersama. Semua organisasi, komunitas, media, akademisi, pelaku seni, dan masyarakat harus ikut menjaga budaya bangsa. Karena budaya adalah jati diri Indonesia,” pungkasnya.
