Lawan AKD Ilegal: William Sutanto Ajak Pemangku Kepentingan Bersatu Bangun Industri Digital yang Sehat.
Jakarta, Cosmopolitanpost.com
Penguatan literasi masyarakat serta kolaborasi antara asosiasi, regulator, bursa, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci utama dalam membatasi penggunaan Aset Keuangan Digital (AKD) ilegal di Indonesia, Kamis (24/9/2026).
Hal tersebut disampaikan oleh William Sutanto saat menjadi narasumber dalam forum diskusi mengenai Risiko Penggunaan PAKD Ilegal dan Pengamanan Ekosistem AKD. Menurutnya, edukasi publik harus ditempatkan sebagai langkah mendasar agar masyarakat memahami risiko serta mampu membedakan layanan AKD yang legal dan ilegal.
”Yang pertama tentunya adalah literasi yang sangat penting. Kemudian yang kedua, menurut saya, adalah bagaimana asosiasi bersama stakeholder ini selalu melakukan diskusi supaya level playing field ini bisa terjadi,” ujar William dalam paparannya.
William menilai masih terdapat sejumlah isu mendasar yang perlu dibahas secara bersama-sama oleh pelaku industri dan regulator. Forum dialog antar-pemangku kepentingan menjadi ruang vital untuk mencari solusi atas berbagai hambatan yang dihadapi pelaku industri AKD legal.
Salah satu isu konkret yang ia contohkan adalah aspek perpajakan. Pelaku industri lokal yang telah memperoleh izin resmi memiliki kewajiban pemotongan pajak final sebesar 0,21 persen, sementara platform AKD ilegal tidak memiliki beban obligations serupa.
”Ini contoh hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam forum bersama para stakeholder,” jelasnya.
Peran Strategis Bursa sebagai Jembatan Komunikasi
Dalam kesempatan tersebut, William juga menekankan posisi strategis bursa dalam membangun komunikasi yang produktif antara regulator dan pelaku industri. Bursa tidak hanya berperan mendukung perkembangan ekosistem, tetapi juga menjadi jembatan untuk menyampaikan kebutuhan komersial serta dinamika industri kepada pembuat kebijakan.
”Kebetulan juga dalam perwakilan Bursa, saya rasa bursa ini menjadi stakeholder yang luar biasa penting. Bagaimanapun bursa ini menjadi jembatan antara regulator dengan industri,” katanya.
Menurut William, bursa berada pada posisi yang ideal karena memiliki kepentingan untuk memahami perkembangan pasar sekaligus memiliki jalur komunikasi berkala dengan berbagai instansi pemerintah.
”Di satu sisi bursa adalah pihak swasta yang memiliki kepentingan untuk mengetahui tentang komersial dan perkembangan industri supaya bisa diadopsi dan lebih besar lagi ke depannya. Di sisi lain, bursa merupakan institusi yang secara berkala berhubungan dengan semua stakeholder pemerintahan,” tambahnya.
Pendekatan Kolaboratif untuk Ekosistem yang Sehat
Mengakhiri paparannya, William menegaskan bahwa upaya pengamanan ekosistem AKD membutuhkan pendekatan terpadu. Seluruh pihak—baik regulator, industri, asosiasi, maupun bursa—harus duduk bersama untuk menciptakan mekanisme pasar yang lebih kompetitif dan terlindungi.
”Menurut saya salah satu kuncinya di bursa juga bagaimana bisa berdiskusi dengan regulator, kemudian mencari jalan yang terbaik, baik dari pihak PAKD maupun dari institusi yang lain, supaya penggunaan aset ilegal ini makin terbatasi di Indonesia,” pungkas William.
Melalui penguatan literasi masyarakat, dialog lintas stakeholder, serta penyempurnaan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi industri, diharapkan ekosistem AKD yang aman, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia dapat terwujud secara optimal.
