Menguji Pengakuan Kedaulatan RI 1949: Akademisi UMT dan KHKB Soroti Konsekuensi Hukum Internasional
Jakarta, Cosmopolitanpost.com
Dr. Iwan Armawan, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Mpu Tantular, menegaskan bahwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pengakuan kedaulatan Indonesia pada 1949 merupakan dua peristiwa sejarah yang tidak dapat dipisahkan dalam memahami perjalanan bangsa Indonesia sebagai negara berdaulat.
Hal tersebut disampaikannya dalam Diskusi Publik Nasional bertajuk “Proklamasi 1945, Pengakuan Kedaulatan 1949: Apa Konsekuensi Hukumnya bagi Indonesia dalam Hukum Internasional?” dengan tema besar “Meneguhkan Makna Kemerdekaan, Menguji Pengakuan Kedaulatan, dan Menelaah Konsekuensi Hukum Internasional atas Hubungan Indonesia-Belanda”, Selasa (10/11/2026), bertempat di Aula Hiobadja Universitas Mpu Tantular, Jakarta.
Dalam sambutannya, Dr. Iwan Armawan mengajak peserta melihat makna Proklamasi Kemerdekaan 1945 tidak hanya dari perspektif sejarah dan hukum, tetapi juga melalui sudut pandang ilmu komunikasi.
Menurutnya, Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan sebuah pernyataan komunikasi politik dan kedaulatan bangsa Indonesia kepada dunia internasional bahwa telah lahir sebuah bangsa baru yang merdeka dan berhak menentukan nasibnya sendiri.
“Kalau kita melihat dari perspektif ilmu komunikasi, ada beberapa hal yang bisa kita tangkap dari Proklamasi 1945. Pertama, ini merupakan kenyataan komunikasi kedaulatan. Kita ingin menyampaikan kepada seluruh dunia bahwa ada bangsa baru yang sudah merdeka dan berdaulat, yaitu bangsa Indonesia,” ungkapnya.
Fakta hukum dalam suatu sengketa politik dan sejarah antarnegara senantiasa dapat dipandang dari dua perspektif PT yang bertolak belakang. Dalam tatanan hukum internasional, konstruksi argumentasi para pihak—baik penuntut maupun pembela—selalu bermuara pada tiga pilar fundamental: fakta kejadian, bukti empiris, dan dasar hukum yang berlaku.
Pernyataan tersebut mengemuka dalam diskusi akademis bersama mahasiswa Program Magister Hukum. Dalam pemaparannya, menjelaskan Fakta hukum dalam suatu sengketa politik dan sejarah antarnegara senantiasa dapat dipandang dari dua perspektif PT yang bertolak belakang. Dalam tatanan hukum internasional, konstruksi argumentasi para pihak—baik penuntut maupun pembela—selalu bermuara pada tiga pilar fundamental: fakta kejadian, bukti empiris, dan dasar hukum yang berlaku.
Pernyataan tersebut mengemuka dalam diskusi akademis bersama mahasiswa Program Magister Hukum. Dalam pemaparannya, Jefry Ponds menjelaskan
Ketua Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KHKB), Jeffry Ponda, menyampaikan seruan keras terkait penegakan keadilan sejarah atas aksi pendudukan dan kejahatan perang yang dilakukan Belanda di Indonesia. Dalam pandangannya, klaim historis Belanda yang menyebut Indonesia sebagai “mantan Hindia Belanda” adalah bentuk pengabaian atas kedaulatan bangsa dan pelecehan terhadap sejarah kemerdekaan Indonesia.
Jeffry menegaskan bahwa kedatangan Belanda di Nusantara sejak akhir abad ke-16 bukanlah misi perdagangan atau pembawa peradaban, melainkan bentuk perampokan dan perampasan hak atas tanah air yang berjarak 18.000 kilometer dari negeri Belanda. KHKB yang berdiri sejak 5 Mei 2005—bertepatan dengan hari pembebasan Belanda dari pendudukan Jerman—dibentuk untuk menuntut kesetaraan dan keadilan hukum bagi korban kejahatan perang Belanda di Indonesia.
”Belanda tidak pernah memiliki hak hukum atas tanah air Indonesia. Mereka datang bukan sebagai pedagang, melainkan perampok. Jika Belanda merayakan pembebasan mereka dari Jerman pada 5 Mei, mengapa mereka tidak mau mengakui secara penuh kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945? Pendudukan mereka di Indonesia salah total, tanpa koma,” tegas Jeffry Ponda.
Jeffry Ponda mengimbau seluruh elemen masyarakat Indonesia, pakar hukum, serta pemerintah untuk tidak lagi mengadopsi terminologi kolonial dan berani mengambil sikap tegas terhadap Kedutaan Besar Belanda.
KHKB menekankan bahwa perjuangan ini bukan didasari oleh kebencian personal kepada bangsa Belanda, melainkan demi menuntut keadilan hukum internasional dan menghormati jasa para pejuang yang gugur.
