Rektor IBI Kosgoro 1957 Dr. H. Haswan Yunaz, M.Si., M.M.: Pemerintah Didorong Umpan Keadilan Energi di Tengah-tengah Tarik Menarik Kepentingan
JAKARTA, 10 September 2026 –
Kebijakan energi nasional hingga penerapannya di lapangan dinilai menghadapi dinamika yang tidak mudah. Adanya dinamika dan tarik-menarik kepentingan antara peran negara, pengusaha, serta kekuatan global menuntut pemerintah untuk tetap memprioritaskan rasa keadilan bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Rektor IBI Kosgoro 1957 Dr. H. Haswan Yunaz, M.Si., M.M. kepada beberapa awak media menyoroti perumusan serta implementasi kebijakan energi nasional, di sela sela Dialog Nasional Energi Baru Terbarukan, di kampus IBI Kosgoro 1957, di Jakarta (10-9-26)
Tegas Rektor IBI Kosgoro 1957 Dr. H. Haswan Yunaz, M.Si., M.M., ‘Masyarakat perlu memahami bahwa kebijakan di sektor energi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan konstelasi kepentingan yang rumit.”
”Kebijakan energi itu ternyata tidak mudah. Ada peran negara dan ada peran pengusaha yang saling tarik-menarik. Oleh karena itu, diperlukan kekuatan dari pemerintah agar rasa adil dari pemanfaatan energi ini betul-betul terwujud dan tidak terbelenggu oleh kepentingan pengusaha, kekuatan negara, maupun pihak-pihak lain yang bisa mempengaruhi kebijakan menjadi tidak adil,” ujar Dr. Haswan.
Dinamika Pasar & Kebijakan Kendaraan Listrik
Sebagai contoh konkret, dinamika ini terlihat pada kebijakan transisi energi dan adopsi kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV). Dalam perkembangannya, terdapat dinamika kepentingan industri otomotif global—seperti pabrikan Jepang yang masih berfokus pada pengembangan teknologi hibrida (hybrid)—yang turut mempengaruhi lanskap pasar di Indonesia.”Jelas Dr. Haswan.
Kondisi tersebut menunjukkan bagaimana model bisnis dan strategi industri dari negara produsen ikut memicu dinamika dalam penentuan arah kebijakan energi dan otomotif nasional.
Harapan untuk Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat
Melalui diskusi ini, pemerintah diharapkan dapat lebih cermat dan bijak dalam melihat kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan kelompok atau pihak tertentu.
”Kita berharap pemerintah sadar betul bahwa keadilan energi itu bisa diperjuangkan secara konsisten oleh pemerintah, sehingga masyarakat dan rakyat tidak dirugikan oleh kebijakan yang ada,” tutupnya.
