JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meresmikan Kantor Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/5), sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung reformasi birokrasi hingga tingkat wilayah.
Peresmian tersebut menjadi momentum penting dalam menghadirkan fasilitas pemerintahan yang lebih modern, nyaman, dan mudah diakses masyarakat. Kehadiran gedung baru ini juga mencerminkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan warga perkotaan.
Gedung baru Kecamatan Kebayoran Baru berdiri megah sebagai hasil sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dengan pihak swasta melalui pemenuhan kewajiban penyediaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos-Fasum) oleh pengembang PT Danayasa Arthatama.
Meski hadir dengan fasilitas modern dan representatif, Pramono menegaskan bahwa pelayanan publik di dalamnya tidak boleh bersifat eksklusif. Menurutnya, seluruh masyarakat harus dapat mengakses layanan pemerintahan secara mudah tanpa hambatan birokrasi yang berbelit-belit.
“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, dan transparan melalui fasilitas yang semakin memadai,” ujar Pramono.
Kantor Kecamatan Kebayoran Baru dirancang dengan konsep pelayanan terbuka dan ramah masyarakat. Area layanan dibuat lebih luas untuk memudahkan warga mengakses berbagai kebutuhan administrasi kependudukan maupun pelayanan pemerintahan lainnya.
Selain menghadirkan ruang pelayanan yang lebih nyaman, gedung tersebut juga dilengkapi fasilitas penunjang bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat. Pemerintah berharap keberadaan kantor baru ini dapat meningkatkan efektivitas kerja pegawai sekaligus mempercepat proses pelayanan kepada warga.
Pramono menegaskan, Jakarta sebagai kota metropolitan membutuhkan sistem pelayanan publik yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Karena itu, modernisasi fasilitas pemerintahan akan terus dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah ibu kota.
“Pelayanan publik harus terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan dinamika kota Jakarta yang terus bergerak maju,” kata Pramono.
Di sisi lain, pihak Kecamatan Kebayoran Baru menyatakan kesiapannya menjaga kualitas pelayanan publik di gedung baru tersebut, meskipun masih menghadapi tantangan terkait anggaran operasional pemeliharaan yang belum terakomodasi dalam APBD murni 2025 maupun anggaran 2026.
Sebagai langkah antisipasi, Kecamatan Kebayoran Baru menerapkan kebijakan internal untuk menekan biaya operasional kebersihan gedung. Seluruh ASN diimbau melakukan pengelolaan sampah secara mandiri, khususnya untuk sampah nonorganik.
“Kami buat imbauan kepada seluruh ASN dan termasuk nanti warga bahwa sampah nonorganik yang dihasilkan para ASN dibawa pulang,” ungkap Camat Kebayoran Baru, Iwan Santoso.
Keberadaan kantor kecamatan yang lebih representatif juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarperangkat wilayah dan mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah hingga tingkat masyarakat secara lebih optimal.
Peresmian Kantor Kecamatan Kebayoran Baru turut dihadiri jajaran pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta aparatur wilayah Jakarta Selatan. Momentum ini menjadi simbol komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, modern, transparan, dan inklusif bagi seluruh warga Jakarta.
