Polda Metro Jaya Ungkap 14 Kasus TPPO Sepanjang 2026, Selamatkan 30 Korban dan Tetapkan 19 Tersangka
JAKARTA – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Metro Jaya mengungkap perkembangan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sepanjang tahun 2026. Dalam pengungkapan tersebut, aparat kepolisian berhasil menangani 14 perkara, menyelamatkan puluhan korban, serta mengamankan sejumlah tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan perdagangan orang.
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pengungkapan tindak pidana perdagangan orang yang digelar Polda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026).
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa dari 14 perkara TPPO yang ditangani, tujuh perkara merupakan pengungkapan baru, sementara tujuh perkara lainnya merupakan hasil penyelidikan dan pengembangan kasus sebelumnya.
Dari tujuh perkara hasil pengungkapan tersebut, dua perkara ditangani langsung Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya, sedangkan lima perkara lainnya ditangani oleh polres jajaran.
“Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polda Metro Jaya dalam mendukung program prioritas Kapolri, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan terhadap masyarakat,” ungkap Budi Hermanto.
Ia menjelaskan, berbagai modus perdagangan orang yang terungkap meliputi perekrutan dan pengiriman warga negara Indonesia ke Rusia dengan iming-iming pekerjaan sebagai tentara, pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia dan Slovakia secara tidak sesuai prosedur, eksploitasi seksual terhadap anak, eksploitasi anak buah kapal (ABK) melalui jeratan utang, hingga praktik perkawinan pesanan anak.
Berdasarkan hasil pengungkapan tujuh perkara, polisi menetapkan sebanyak 19 orang sebagai tersangka dan berhasil mengidentifikasi 30 korban. Para korban terdiri dari 23 laki-laki, tiga perempuan dewasa, serta empat anak perempuan.
Pengungkapan Berbagai Modus Perdagangan Orang
Dalam pemaparan lebih lanjut, Direktur Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya menjelaskan sejumlah kasus menonjol yang berhasil diungkap bersama polres jajaran.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah perekrutan warga negara Indonesia untuk diberangkatkan ke Rusia dengan iming-iming pekerjaan dan gaji fantastis. Para korban dijanjikan memperoleh kontrak kerja dengan nilai mencapai sekitar Rp400 juta serta gaji bulanan berkisar Rp40 juta hingga Rp50 juta, termasuk berbagai fasilitas dan tunjangan.
Namun, dalam kenyataannya, sejumlah janji tersebut tidak terpenuhi. Bahkan, terdapat keluarga korban yang kehilangan komunikasi dengan anggota keluarganya setelah berada di Rusia.
Polda Metro Jaya bersama kementerian terkait dan perwakilan Indonesia di luar negeri masih berupaya menelusuri keberadaan serta memastikan kondisi sejumlah korban yang belum diketahui secara pasti.
Pengembangan perkara ini juga menemukan adanya jaringan perekrutan lintas wilayah, termasuk di wilayah hukum Polda Bali dan Jawa Tengah. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa telepon genggam, dokumen kontrak kerja, bukti transfer, serta foto dan video yang berkaitan dengan aktivitas para korban di Rusia.
Dalam kasus yang ditangani Polres Metro Jakarta Barat, polisi mengungkap 15 korban dan menetapkan lima tersangka, terdiri dari dua warga negara asing dan tiga warga negara Indonesia.
Selain itu, terdapat pengungkapan kasus pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia dengan modus menjanjikan pengurusan paspor, tiket perjalanan, serta pemberian uang kepada calon korban.
Eksploitasi Anak dan Pekerja Migran Menjadi Perhatian
Kasus lainnya diungkap Polres Metro Jakarta Utara terkait eksploitasi seksual terhadap anak. Korban yang masih berusia anak direkrut dan dipekerjakan sebagai pemandu lagu di sebuah tempat hiburan. Pelaku diduga memperoleh keuntungan dari penyewaan kamar, penjualan minuman, serta pembayaran lainnya.
Sementara itu, Polres Metro Jakarta Timur mengungkap kasus pengiriman pekerja migran Indonesia ke Slovakia dengan menggunakan dokumen dan perjanjian kerja yang tidak sesuai ketentuan. Korban dijanjikan memperoleh gaji besar, tetapi kenyataannya pekerjaan dan hak-hak yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan.
Selanjutnya, Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengungkap kasus eksploitasi anak buah kapal melalui praktik jeratan utang. Para calon ABK direkrut melalui media sosial dan jaringan sponsor, kemudian ditempatkan di tempat penampungan dengan pembatasan kebebasan bergerak serta dibebani sejumlah utang.
Dalam perkara tersebut, polisi menyelamatkan empat korban dan menetapkan sembilan orang sebagai tersangka.
Adapun Polres Metro Depok mengungkap kasus pengiriman anak untuk perkawinan pesanan. Pelaku diduga memanipulasi data usia korban yang masih berumur 16 tahun agar tercatat sebagai orang dewasa, dengan iming-iming mahar sebesar Rp7 juta.
Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban
Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penanganan TPPO tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum terhadap para pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan kondisi korban dan keluarganya.
Dalam proses penanganan perkara, Polda Metro Jaya bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta instansi pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.
Pendampingan terhadap korban dilakukan melalui dukungan psikologis, penyediaan rumah aman, serta koordinasi untuk membantu kebutuhan sosial, ekonomi, dan pendidikan keluarga korban.
Polisi juga membuka kemungkinan pengembangan perkara ke arah tindak pidana pencucian uang (TPPU), guna menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari aktivitas perdagangan orang, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain maupun korporasi.
Para Pelaku Terancam Hukuman Berat
Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Para tersangka terancam pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila tindak pidana melibatkan korban anak, terdapat pemberatan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Selain itu, penyidik juga mendalami penerapan ketentuan tindak pidana pencucian uang apabila ditemukan adanya aliran dana hasil kejahatan.
Polda Metro Jaya Imbau Masyarakat Waspada Tawaran Kerja Bergaji Tinggi
Pada kesempatan tersebut, Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan dengan gaji besar yang tidak disertai kejelasan perusahaan, legalitas, maupun kontrak kerja.
Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, memeriksa kelengkapan dokumen, serta tidak mudah percaya terhadap informasi lowongan pekerjaan yang beredar melalui media sosial.
Perlindungan terhadap perempuan dan anak juga menjadi perhatian utama. Keluarga diharapkan lebih aktif mengawasi dan memastikan anggota keluarganya tidak menjadi sasaran perekrutan ilegal maupun praktik eksploitasi.
Polda Metro Jaya mengajak masyarakat segera melaporkan apabila menemukan indikasi tindak pidana perdagangan orang melalui layanan kepolisian 110 atau kanal pengaduan yang disampaikan dalam konferensi pers.
Melalui pengungkapan ini, Polda Metro Jaya menegaskan komitmennya untuk terus memberantas jaringan perdagangan orang, melindungi kelompok rentan, serta memastikan para korban mendapatkan hak perlindungan dan pemulihan.
Pemberantasan TPPO bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan kepedulian dan kerja sama seluruh elemen masyarakat agar tidak ada lagi warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan dan eksploitasi manusia.
