Kementerian ESDM Ungkap EBT Baru 17 Persen, PLTS 100 GW Dikebut
EBT Baru 17 Persen & Kementerian ESDM Siapkan Langkah Besar Menuju NZE 2060
PLTS 100 GW Didorong
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong percepatan transisi energi nasional melalui pengembangan energi baru dan energi terbarukan (EBT), konservasi energi, serta peningkatan investasi di sektor energi bersih.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam upaya Indonesia mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060. Saat ini, implementasi EBT disebut baru berada di kisaran 17 persen, sehingga diperlukan percepatan melalui kolaborasi berbagai pihak.
Hal tersebut disampaikan Dr. Harris (Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM), saat ditemui dalam rangkaian EBTKE ConEx 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Menurut Harris, pengembangan energi terbarukan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan keterlibatan badan usaha, investor, akademisi, masyarakat, media, NGO, BUMN hingga sektor swasta.
“Energi baru, energi terbarukan, konservasi energi yang saat ini baru terimplementasi, khususnya untuk EBT-nya, baru sekitar 17 persen. Target kita sebenarnya adalah ini mau dimaksimalkan menuju net zero emission,” ujar Harris.
Ia menjelaskan, pencapaian NZE membutuhkan perubahan besar dalam sistem penyediaan energi nasional.
Pengembangan energi terbarukan harus berjalan beriringan dengan efisiensi dan konservasi energi.
“Energi terbarukan, efisiensi energi, termasuk energi baru di dalamnya adalah langkah besar yang kita harus capai untuk bisa mengurangi emisi gas rumah kaca menuju net zero emission tersebut,” katanya.
RUPTL 42 GW hingga 2034
Harris mengatakan langkah percepatan transisi energi telah dimulai secara bertahap sejak 2025, salah satunya melalui implementasi
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Dalam implementasinya, terdapat pengembangan pembangkit dengan kapasitas sekitar 42 gigawatt (GW) hingga 2034.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 gigawatt peak (GWp) yang disebut telah diluncurkan Presiden pada 25 Agustus 2026.
Menurut Harris, program tersebut menjadi langkah besar Indonesia dalam memaksimalkan potensi energi surya untuk menyediakan listrik bersih bagi masyarakat.
“Ini adalah langkah besar Indonesia untuk bisa memaksimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk mengisi atau untuk menyediakan listrik yang bersih kepada seluruh masyarakat di Indonesia,” ujarnya.
B50 hingga Geothermal Jadi Bagian Transisi Energi
Transisi energi nasional, kata Harris, tidak hanya bertumpu pada PLTS.
Pemerintah juga mendorong pengembangan bahan bakar nabati melalui program B50, serta optimalisasi energi panas bumi atau geothermal.
Program B50 menjadi salah satu upaya Indonesia meningkatkan pemanfaatan sumber energi berbasis sumber daya domestik.
Sementara sektor panas bumi juga memiliki prospek besar.
Indonesia diketahui memiliki potensi panas bumi yang besar dan pemerintah terus mendorong pengembangannya.
Harris mengatakan Indonesia diarahkan menjadi salah satu negara dengan pemanfaatan energi panas bumi terbesar di dunia pada 2030.
“Indonesia yang punya potensi terbesar panas bumi dunia sekarang sudah bergerak menuju kepada negara yang menggunakan energi panas bumi terbesar di dunia pada tahun 2030,” katanya.
Pemerintah Buka Ruang Investasi Energi Terbarukan
Besarnya target pengembangan PLTS dan energi terbarukan membutuhkan dukungan investasi dalam jumlah besar. Karena itu, pemerintah terus memperbaiki berbagai instrumen kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik.
Harris menyebut sejumlah aspek yang terus diperkuat, antara lain kebijakan terkait harga, pemanfaatan produksi dalam negeri, serta optimalisasi potensi renewable energy yang dimiliki Indonesia.
“Semua ini kita kolaborasikan dan kita komunikasikan tentunya dengan semua pihak, termasuk yang tadi kami sampaikan dengan badan usaha, dengan investor untuk bisa ikut bersama-sama dengan kita semua di Indonesia untuk bisa membangunnya sehingga realisasinya bisa tercapai lebih cepat lagi,” jelasnya.
Ketika ditanya mengenai nilai investasi yang telah terealisasi maupun kebutuhan investasi untuk merealisasikan program PLTS 100 GWp, Harris belum menyampaikan angka secara rinci.
“Kami tidak hafal satu-satu kalau investasinya,” katanya.
Kolaborasi Jadi Kunci Capai NZE 2060
Harris menegaskan, percepatan pengembangan EBT membutuhkan kolaborasi seluruh komponen bangsa. Pemerintah, badan usaha, investor, akademisi, masyarakat, media, NGO, BUMN dan sektor swasta diharapkan memiliki komitmen yang sama.
“Hari ini menandai awal kita untuk bisa lebih erat lagi kolaborasi kita sesama anak bangsa, stakeholder yang ada di Indonesia untuk bisa mengakselerasi,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi tersebut penting agar berbagai program energi baru, energi terbarukan dan konservasi energi dapat berjalan lebih cepat sekaligus memberikan dampak terhadap ketahanan energi nasional.
Pemerintah berharap sektor energi terbarukan dapat memainkan peran semakin besar dalam menekan emisi gas rumah kaca sehingga target net zero emission Indonesia pada 2060 dapat tercapai.
