Prof. Firdaus Ali Berharap Dalam Pengolahan Sampah Di Indonesia Perlu Pentingnya Keterlibatan Seluruh Elemen Masyarakat, Termasuk Dunia Usaha, Akademisi, Pemerhati Lingkungan, Komunitas Dan Geenerasi Muda
Jakarta, – Persoalan sampah di Indonesia dinilai telah memasuki kondisi darurat yang membutuhkan perubahan paradigma dan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga media dan generasi muda didorong untuk bersama-sama mengubah pola pengelolaan sampah dari sekadar “kumpul, angkut, buang” menjadi sistem yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Pendiri Indonesia Water Institute (IWI) Prof. Ir. Firdaus Ali, M.Sc., Ph.D., yang juga Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, dalam kegiatan Lokal Hero Campaign 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/8/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Indonesia Water Institute tersebut mengusung semangat kolaborasi untuk mendukung Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 mengenai pemilahan sampah dari sumbernya.
Firdaus menegaskan, kondisi darurat sampah sudah terlihat dari berbagai persoalan yang terjadi di tempat pembuangan akhir (TPA) maupun tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), mulai dari kecelakaan, longsor hingga kebakaran.
“Indonesia darurat sampah tidak terbantahkan lagi. Sampah menumpuk di TPA atau di TPST,” ujar Firdaus.
Menurutnya, Jakarta menghadapi tantangan besar karena menghasilkan sekitar 9.000 ton sampah per hari. Jika pola pengelolaan sampah masih mengandalkan sistem konvensional, kapasitas pengelolaan pada akhirnya tidak akan mampu mengejar pertumbuhan volume sampah.
“Kalau polanya masih pola yang lama, yaitu kemudian dikumpul, diangkut, dibuang, suatu saat hanya hitungan hari kita nggak akan mampu lagi untuk mengelolanya,” tegasnya.
Firdaus menilai Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tidak boleh berhenti sebagai kebijakan administratif. Menurutnya, aturan tersebut harus dikomunikasikan dan disosialisasikan secara masif agar menjadi gerakan perubahan perilaku masyarakat.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha, akademisi, pemerhati lingkungan, komunitas dan generasi muda.
Sebab, persoalan sampah menurut Firdaus bukan semata-mata persoalan infrastruktur. Perubahan perilaku menjadi faktor penting agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan secara berkelanjutan.
Pemprov DKI Jakarta juga melibatkan Dinas Pendidikan untuk memperkuat edukasi kepada para guru, terutama guru PAUD dan sekolah dasar. Para guru diharapkan menjadi bagian dari gerakan perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah sejak usia dini.
Dalam konteks tersebut, Lokal Hero Campaign 2026 diharapkan menjadi ruang untuk memberikan apresiasi sekaligus mendorong lahirnya individu dan komunitas yang memiliki gagasan serta inovasi dalam menyelesaikan persoalan sampah.
“Harapannya akan timbul lokal-lokal hero yang baru, tidak hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia, tapi berangkat dari Jakarta,” kata Firdaus.
RDF Rorotan Jadi Salah Satu Solusi Pengolahan Sampah Jakarta
Firdaus juga memaparkan pengembangan Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan sebagai salah satu alternatif pengolahan sampah di Jakarta.
Fasilitas yang dibangun secara mandiri oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut dirancang memiliki kapasitas hingga 2.500 ton sampah per hari.
Setelah dilakukan perbaikan akibat kendala pada proses commissioning, satu line RDF Rorotan disebut telah mampu mengolah sekitar 800–900 ton sampah per hari.
“Kalau tiga line dilakukan sudah bisa 2.500 ton per hari,” jelasnya.
Sampah yang masuk ke fasilitas Rorotan akan melalui proses pemilahan dan pengolahan untuk menghasilkan RDF yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara, termasuk untuk kebutuhan industri semen.
Firdaus menyebut hasil penjualan RDF Rorotan bahkan telah mampu membiayai kebutuhan operasional fasilitas tersebut.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa persoalan sampah Jakarta tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan satu fasilitas.
“Kita akan bangun fasilitas pengolahan sampah di Tanjungan, fasilitas pengolahan di Bantar Gebang, dan juga RDF di Rorotan,” ujarnya.
Selain fasilitas berskala besar, penguatan TPS 3R juga dinilai penting agar pengelolaan sampah dapat dilakukan lebih dekat dengan sumbernya.
Selain pembangunan infrastruktur, Firdaus menyoroti pentingnya penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen terhadap sampah yang berasal dari produk yang mereka hasilkan.
Melalui konsep tersebut, produsen diharapkan ikut berkontribusi dalam pembiayaan pengelolaan sampah.
Firdaus menjelaskan, setiap produk yang beredar dapat memiliki nilai tambahan tertentu yang kemudian dihimpun untuk mendukung sistem pengelolaan sampah.
“Ini yang disebut dengan extended producer responsibility. Pak Menteri Lingkungan Hidup sudah sangat serius sekali dalam hal ini,” katanya.
Menurutnya, penerapan EPR berpotensi menciptakan sumber pembiayaan baru bagi pengelolaan sampah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap APBD.
Potensi ekonomi dari pengelolaan sampah juga dinilai sangat besar apabila ekosistemnya melibatkan masyarakat dan komunitas.
“Sehingga tidak lagi menjadi beban di APBD kita,” ujarnya.
Untuk mendukung sistem tersebut, Firdaus mengatakan pihaknya juga tengah menyiapkan aplikasi yang diharapkan dapat memperkuat ekosistem pengelolaan sampah.
Firdaus juga mengajak media massa dan para konten kreator untuk ikut mengambil peran dalam menyebarluaskan edukasi dan gerakan pengelolaan sampah kepada masyarakat.
Menurutnya, perubahan tidak mungkin berhasil jika hanya dibebankan kepada pemerintah. Dibutuhkan gerakan bersama agar kesadaran masyarakat tumbuh dan menjadi kebiasaan.
“Kita butuh support dari teman-teman media. Teman-teman pemilik konten apa pun juga, diviralkan ke mana? Karena ini gerakan untuk menyelamatkan masa depan kita bersama,” ungkapnya.
Ia berharap Lokal Hero Campaign 2026 tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk melahirkan lebih banyak tokoh, komunitas dan inovator lingkungan di berbagai daerah.
Firdaus optimistis Jakarta dapat menjadi titik awal gerakan nasional untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah.
Sampah, kata dia, tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan dan beban, tetapi dapat menjadi bagian dari peluang ekonomi sirkular.
“Kita punya keyakinan optimis. Sampah yang selama ini menjadi liabilities akan menjadi prospek circular economy buat Indonesia,” pungkas Firdaus.
