Social Determinants of Health Universitas Indonesia (SDH UI): Ketimpangan Cukai Rokok dan Beban JKN Meningkat Tajam
Depok, Indonesia —
Social Determinants of Health Universitas Indonesia (SDH UI) merilis hasil analisis terbaru yang menunjukkan adanya ketimpangan signifikan antara realisasi penerimaan cukai dan beban pembiayaan kesehatan nasional, khususnya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selama periode 2019-2024.
Dalam studinya, SDH UI menemukan bahwa Indonesia saat ini menghadapi tekanan fiskal yang semakin serius akibat ketidakseimbangan antara penerimaan negara dari sektor cukai dan beban pembiayaan kesehatan yang terus meningkat. Dalam struktur penerimaan negara, cukai di Indonesia secara dominan berasal dari Cukai Hasil Tembakau (CHT), menjadikan rokok sebagai kontributor utama dalam instrumen fiskal ini. Namun, ketergantungan tersebut justru mengungkap fakta bahwa penerimaan dari tembakau tidak pernah cukup untuk membayar dampak kesehatannya, sehingga negara terus menanggung selisih biaya yang kian membesar.
Dalam beberapa tahun terakhir, jurang antara penerimaan cukai dan beban kesehatan tidak hanya bertahan, tetapi terus melebar. Analisis data periode 2019–2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan cukai per kapita hanya mencapai sekitar 6,25 persen per tahun. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan laju pertumbuhan biaya pengobatan untuk penyakit-penyakit yang berkaitan erat dengan konsumsi tembakau. Penyakit seperti tuberkulosis paru dan kanker paru mencatatkan pertumbuhan biaya yang jauh lebih tinggi, masing-masing mencapai 12,40 persen dan 8,70 persen per tahun. Ketimpangan ini menandakan bahwa instrumen cukai, yang sebagian besar ditopang oleh CHT, tidak lagi memadai untuk mengimbangi beban kesehatan yang terus meningkat.
Secara agregat, kondisi tersebut tercermin dalam membengkaknya defisit pembiayaan kesehatan. Pada tahun 2019, selisih antara total belanja kesehatan dan kontribusi cukai tercatat sebesar Rp116,88 miliar. Lima tahun kemudian, angka tersebut meningkat drastis menjadi Rp184,84 miliar. Kenaikan lebih dari 50 persen ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan biaya kesehatan jauh melampaui kapasitas penerimaan dari cukai. Pada saat yang sama, kontribusi cukai hanya mampu menutup sekitar 17,6 persen dari total biaya pengobatan. Dengan kata lain, sebagian besar beban kesehatan akibat rokok masih harus ditanggung oleh anggaran negara dan masyarakat luas.
Tekanan terhadap sistem kesehatan nasional juga diperkuat oleh meningkatnya jumlah penderita penyakit kronis. Dalam kasus diabetes, misalnya, jumlah pasien meningkat hampir 72 persen dalam lima tahun terakhir. Meskipun biaya per pasien relatif terkendali, lonjakan jumlah kasus menyebabkan total beban pembiayaan tetap meningkat secara signifikan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa tekanan fiskal tidak hanya berasal dari kenaikan biaya layanan, tetapi juga dari pertumbuhan jumlah pasien yang masif. Tanpa intervensi kebijakan yang kuat, kondisi ini berpotensi melemahkan keberlanjutan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Di tengah kondisi tersebut, kebijakan cukai yang ada saat ini dinilai belum mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai instrumen pengendalian konsumsi. Kenaikan tarif yang bersifat moderat dan bertahap tidak cukup untuk menurunkan konsumsi rokok secara signifikan maupun untuk mengejar laju inflasi biaya kesehatan. Data terbaru bahkan menunjukkan bahwa ketika pertumbuhan penerimaan cukai melambat, beban biaya kesehatan justru meningkat tajam. Hal ini menegaskan bahwa cukai telah bergeser dari fungsi awalnya sebagai instrumen pengendalian (sin tax) menjadi sekadar sumber penerimaan negara.
“Ketika sebagian besar penerimaan cukai bergantung pada tembakau, kita justru melihat bahwa kontribusinya tidak pernah cukup untuk menutup dampak kesehatan yang ditimbulkan. Tanpa kenaikan cukai yang signifikan, negara akan terus menanggung beban biaya yang semakin besar, dan pada akhirnya masyarakat luas yang harus membayar konsekuensinya.” Ujar Dr. Wahyu Septiono, Ketua SDH
Rasio cakupan cukai terhadap biaya kesehatan yang stagnan di kisaran 16 hingga 18 persen juga mengindikasikan bahwa kebijakan saat ini telah mencapai titik jenuh. Dalam kondisi ini, penyesuaian tarif yang bersifat kecil tidak lagi efektif untuk mengatasi ketimpangan yang ada. Tanpa perubahan kebijakan yang signifikan, jurang defisit pembiayaan kesehatan diperkirakan akan terus melebar dan meningkatkan tekanan terhadap anggaran negara.
Dengan mempertimbangkan bahwa mayoritas penerimaan cukai bersumber dari produk tembakau, maka kebijakan pengendalian tembakau menjadi sangat krusial tidak hanya dari sisi kesehatan masyarakat, tetapi juga dari perspektif keberlanjutan fiskal. Kenaikan cukai rokok tidak lagi dapat dipandang sebagai opsi kebijakan semata, melainkan sebagai keharusan untuk memperbaiki ketidakseimbangan struktural yang ada.
Penyesuaian tarif cukai yang lebih agresif diperlukan untuk mengembalikan fungsi CHT sebagai instrumen pengendalian konsumsi sekaligus sebagai mekanisme pembiayaan yang mampu mengimbangi dampak kesehatan yang ditimbulkan. Tanpa intervensi yang tegas, Indonesia berisiko menghadapi kondisi di mana beban kesehatan akibat konsumsi rokok sepenuhnya ditanggung oleh negara dan masyarakat, sementara kontribusi fiskalnya tetap terbatas.
_____________________________________________________________________
Tentang SDH UI
Social Determinants of Health (SDH) Center for Equity di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia merupakan kelompok riset yang berfokus pada kajian kesehatan masyarakat dengan pendekatan faktor sosial penentu kesehatan, termasuk pengendalian tembakau.
SDH memiliki pengalaman luas dalam menghasilkan bukti ilmiah untuk mendukung kebijakan, analisis regulasi, serta advokasi berbasis media di tingkat nasional. Dengan jaringan kolaborasi bersama berbagai mitra internasional dan institusi pemerintah, SDH berperan aktif dalam mendorong kebijakan pengendalian tembakau berbasis bukti serta memperkuat keterhubungan antara riset akademik dan implementasi kebijakan di Indonesia.
Tentang Studi
Analisis ini menggunakan pendekatan Compound Annual Growth Rate (CAGR) untuk membandingkan pertumbuhan penerimaan cukai dan biaya pengobatan secara konsisten dalam jangka panjang, dengan memanfaatkan data sampel dari BPJS Kesehatan dan sumber statistik nasional.
Kontak Media:
Social Determinants of Health Universitas Indonesia (SDH UI)
Email: sdhui@ui.ac.id
Instagram: @sdhcenter_ui
