Kepala BRIDA Papua Barat/ Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bappeda Papua Barat, Prof. Dr. Charlie Danny Heatubun: Perlu Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pengelolaan Data Keanekaragaman Hayati.
Jakarta, Cosmopolitanpost.com
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Papua Barat yang juga Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bappeda Papua Barat, Prof. Dr. Charlie Danny Heatubun, menjadi salah satu pembicara dalam Peluncuran Dokumen Status Keanekaragaman Hayati Bali–Nusa Tenggara–Jawa–Maluku dan Papua yang diselenggarakan di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (21/07/2026).
Dalam forum tersebut, Prof. Charlie menegaskan bahwa data ilmiah yang mutakhir merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam upaya melindungi dan mengelola kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia.
Guru Besar Botani Hutan Universitas Papua (UNIPA) itu menjelaskan bahwa dokumen status keanekaragaman hayati yang diluncurkan bersama Bappenas dan sejumlah kementerian menjadi referensi penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan konservasi berbasis bukti (evidence-based policy), terutama bagi kawasan yang memiliki kekayaan hayati tinggi seperti Papua dan Maluku.
“Tugas utama kita saat ini adalah mengubah data menjadi kebijakan, kemudian mengubah kebijakan menjadi aksi nyata di lapangan. Setelah itu, hasilnya kembali diukur dan menjadi data baru untuk penyempurnaan kebijakan berikutnya. Siklus ini tidak boleh terputus,” ujar Prof. Charlie.
Peluncuran dokumen tersebut merupakan bagian dari implementasi Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 serta mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menempatkan perlindungan keanekaragaman hayati sebagai salah satu agenda strategis pembangunan nasional.
Dalam paparannya, Prof. Charlie juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan data keanekaragaman hayati. Menurutnya, data harus dibangun melalui sistem yang saling terhubung (interoperabilitas), sehingga dapat diakses dan diperkaya oleh pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, hingga organisasi masyarakat sipil.
Ia menilai sistem data bersama akan menghasilkan basis informasi yang lebih kuat untuk mendukung riset, investasi berkelanjutan, hingga pengambilan keputusan pemerintah.
Selain itu, Prof. Charlie menekankan bahwa pengetahuan lokal masyarakat adat harus memperoleh ruang yang sama pentingnya dengan pengetahuan ilmiah. Nama-nama lokal berbagai spesies tumbuhan maupun satwa, menurutnya, merupakan pintu masuk dalam memahami kekayaan hayati yang selama ini diwariskan turun-temurun oleh masyarakat adat.
“Pengetahuan lokal harus didokumentasikan dengan baik dan tetap dihargai sebagai hak masyarakat adat. Kekayaan pengetahuan tersebut merupakan bagian penting dari upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia,” jelasnya.
Prof. Charlie, yang selama ini dikenal konsisten mengintegrasikan riset botani dengan penyusunan kebijakan pembangunan, kembali menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar hasil-hasil penelitian tidak berhenti sebagai dokumen ilmiah, melainkan mampu melahirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Usai acara, Prof. Charlie menjelaskan bahwa pemerintah juga tengah mendorong kebijakan perlindungan kawasan hutan dengan target minimal 70 persen tutupan hutan, serta perlindungan wilayah laut dan pulau-pulau kecil sedikitnya 50 persen. Menurutnya, indikator tersebut telah diusulkan menjadi salah satu komponen dalam perhitungan transfer dana ke daerah sebagai bentuk insentif bagi pemerintah daerah yang berhasil menjaga modal alamnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan konservasi tidak hanya diukur dari luas kawasan yang terlindungi, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.
Prof. Charlie mencontohkan keberhasilan sejumlah kampung di Papua yang mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat. Menurutnya, pendekatan tersebut telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap sumber daya alam.
“Kalau dulu masyarakat pergi ke kota untuk mencari uang, sekarang melalui ekowisata justru uang yang datang ke kampung. Perputaran ekonomi di satu kampung bisa mencapai sekitar Rp1,5 hingga Rp2 miliar per tahun. Ini membuktikan bahwa konservasi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Melalui peluncuran dokumen ini, Prof. Charlie berharap sinergi antara pemerintah, akademisi, masyarakat adat, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil semakin kuat dalam menjaga keanekaragaman hayati Indonesia sebagai modal pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
