Jakarta, 11 Desember 2025 – Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) bersama Perkumpulan Wredatama Kelautan dan Perikanan (PWKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menggelar Diskusi Publik Hari Nusantara 2025. Acara bertajuk “Road Map Pembangunan Infrastruktur Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Emas 2045” berlangsung di Gedung Mina Bahari 3, KKP Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Dalam forum yang mempertemukan asosiasi, pelaku usaha, dan pemangku kebijakan tersebut, Ketua PWKP Aji Sularso menekankan bahwa pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan bukan sekadar kebijakan, melainkan memerlukan sosialisasi, pengawasan, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan di lapangan.
> “Kita bicara kebijakan, saya kira sudah bagus. Tapi publik banyak yang belum mengetahui secara utuh. Di sinilah media sangat membantu sosialisasi, agar setiap program pemerintah dapat dipahami dan diawasi bersama,” ujar Aji Sularso.
Aji menambahkan, meski program-program besar telah disiapkan, tantangan utama terletak pada efektivitas pelaksanaan di lapangan. Ia menyoroti minimnya partisipasi asosiasi nelayan dalam perencanaan dan sosialisasi program, yang berujung pada kegagalan sejumlah bantuan, seperti kapal yang tidak terkawal sejak tahap awal hingga hilir.
> “Kita tidak boleh gagal lagi. Banyak bantuan kapal di masa lalu tidak berhasil karena tidak dikawal dari awal. Program sebesar apa pun, jika tidak diawasi dari hulu sampai hilir, hasilnya akan stagnan,” tegasnya.
Ketua PWKP juga menyoroti keterlambatan realisasi target pembangunan 100 Desa Nelayan yang seharusnya selesai pada 2025. Ia meminta pengawalan serius agar anggaran negara tidak sia-sia dan nelayan mendapat edukasi, manajemen, serta pendampingan yang memadai.
> “Menambah kapal atau alat tangkap tanpa menyiapkan daerah penangkapan yang produktif hanya akan memperbesar risiko kerugian. Nelayan harus diberi edukasi, manajemen, dan pendampingan agar benar‑benar mampu mengelola modal dan menghadapi dinamika sumber daya ikan di laut,” jelasnya.
Aji menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, pelaku usaha, dan masyarakat nelayan adalah kunci keberhasilan. Ia berharap PWKP dapat menjadi mitra yang membantu memastikan program infrastruktur berjalan efektif dan berpihak pada nelayan.
> “Tujuan kami adalah memberikan masukan agar program ini dikawal dengan baik. Kita optimis, tapi pengawalan harus serius dan berbasis pengalaman. Kami di PWKP ingin hadir sebagai mitra yang membantu memastikan program berjalan efektif dan berpihak kepada nelayan,” tutupnya.
Diskusi Publik Hari Nusantara 2025 diharapkan menjadi langkah awal bagi pembangunan infrastruktur maritim yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat pesisir sebagai penerima manfaat utama.
