Perkuat Ekosistem Ekonomi Pesantren, ISNU, Kemenag, dan UI Deklarasikan Kolaborasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
DEPOK, 17 November 2026 — Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Kementerian Agama (Kemenag), dan Universitas Indonesia (UI) resmi mendeklarasikan komitmen kolaborasi strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem serta penguatan ekosistem sosial-ekonomi pesantren dan masyarakat desa.
Deklarasi bersama yang dibacakan di Depok pada Selasa (17/11/2026) ini merupakan langkah konkret dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan masyarakat hingga ke tingkat desa.
Sinergi Lintas Sektor
Dalam kerja sama ini, ketiga pihak membagi peran strategis sesuai dengan mandat dan kapasitas masing-masing:
1. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU): Mengoptimalkan jaringan organisasi yang tersebar dari pengurus pusat, 36 pimpinan wilayah, 354 pimpinan cabang, hingga ribuan pimpinan anak cabang di seluruh Indonesia. ISNU mengerahkan sumber daya intelektual, profesional, dan jejaring sosialnya untuk menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan serta potensi masyarakat pesantren.
2. Kementerian Agama (Kemenag): Melalui Direktorat Jenderal Pesantren (sesuai amanat Perpres No. 152 Tahun 2024 jo. Perpres No. 18 Tahun 2026 serta UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren), Kemenag merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan, mengelola pendataan, serta menyelaraskan program pemberdayaan dengan fungsi pendidikan dan dakwah pesantren. Dukungan ini diwujudkan melalui fasilitasi bantuan keuangan, sarana prasarana, teknologi, pelatihan keterampilan, serta penguatan koperasi dan unit usaha pesantren.
3. Universitas Indonesia (UI): Menjalankan peran Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kajian penelitian dan kebijakan akademik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta pengabdian masyarakat. Kontribusi UI mencakup pemetaan potensi sosial-ekonomi pesantren, penyusunan model kelembagaan dan tata kelola koperasi, pendampingan manajemen usaha, hingga evaluasi dampak program secara ilmiah berbasis data.
Enam Poin Komitmen Bersama
Dengan semangat gotong royong dan tanggung jawab kebangsaan, para pihak menyepakati enam poin komitmen utama:
1. Mengoptimalkan jaringan ISNU untuk mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 melalui pemberdayaan pesantren dan masyarakat hingga tingkat desa.
2. Mendukung pendataan kelompok sasaran, pemetaan potensi, peningkatan kapasitas, dan pendampingan usaha, khususnya bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
3. Mendorong kewirausahaan, peningkatan kompetensi SDM, diversifikasi usaha, serta perluasan akses teknologi, pembiayaan, dan pasar berbasis potensi lokal.
4. Mendukung pengembangan koperasi, unit usaha pesantren, dan kelompok usaha masyarakat melalui penguatan manajemen, profesionalisme, tata kelola, dan akuntabilitas.
5. Membangun sinergi dengan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga filantropi guna memperluas akses pembiayaan, sertifikasi, teknologi, dan pasar.
6. Mendorong pelaksanaan program yang tepat sasaran, transparan, partisipatif, dan terukur melalui pemantauan serta evaluasi berkala untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Penandatanganan deklarasi ini disaksikan dan diketahui oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu (Kemenko PMK), Prof. Dr. Abdul Haris, M.Sc., bersama perwakilan Direktorat Pemberdayaan Pesantren Kemenag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI, serta Pimpinan Pusat ISNU.
Melalui gerakan pemberdayaan ekosistem sosial-ekonomi pesantren berbasis koperasi ini, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil diharapkan menjadi kekuatan bersama yang berdampak nyata bagi kemandirian ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat desa.











