Deputi I Bakom RI, Fahd Pahdepie : Bakom RI Jadi Penghubung Strategis Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat
Jakarta, Cosmopolitanpost.com
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kehadiran lembaga tersebut diharapkan mampu memastikan berbagai kebijakan pemerintah tersampaikan secara jelas, mudah dipahami, sekaligus membuka ruang bagi aspirasi publik agar dapat diteruskan kepada para pengambil kebijakan.
Hal tersebut disampaikan Deputi I Bakom RI, Fahd Pahdepie, dalam diskusi evaluasi komunikasi kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang diselenggarakan Reform Syndicate, Jumat (16/10/2026), di Pahlawan Joglo, Kalibata, Jakarta Selatan.
Menurut Fahd, komunikasi pemerintah tidak boleh hanya dipahami sebagai aktivitas menyampaikan informasi kepada masyarakat. Lebih dari itu, komunikasi harus menjadi jembatan interaksi dua arah yang memungkinkan pemerintah menjelaskan kebijakan sekaligus mendengarkan berbagai respons, kritik, dan harapan masyarakat.
Ia menilai, perubahan pola interaksi masyarakat di era digital menuntut pemerintah untuk terus menyesuaikan pendekatan komunikasi. Saat ini, masyarakat memperoleh informasi melalui berbagai saluran, mulai dari media online, media sosial, hingga situs resmi lembaga pemerintahan.
Namun, banyaknya saluran komunikasi tersebut tidak serta-merta menjamin pesan pemerintah dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat. Begitu pula dengan aspirasi publik yang belum tentu seluruhnya mendapatkan penanganan dan respons sebagaimana diharapkan.
Karena itu, menurut Fahd, diperlukan strategi komunikasi yang lebih terarah, efektif, dan mampu menjangkau kebutuhan informasi masyarakat.
Fahd menegaskan bahwa Bakom memiliki posisi penting sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui peran tersebut, kebijakan pemerintah perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dimengerti oleh berbagai lapisan masyarakat.
Di sisi lain, Bakom juga diharapkan mampu menjadi saluran yang meneruskan respons dan aspirasi masyarakat kepada pembuat kebijakan.
Dengan demikian, komunikasi pemerintah tidak berhenti pada publikasi program dan capaian, tetapi juga memastikan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat.
Pendekatan ini dinilai penting untuk membangun pemahaman publik, memperkuat kepercayaan, serta mengurangi kesenjangan informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah.
Diskusi yang diselenggarakan Reform Syndicate tersebut mengangkat evaluasi komunikasi kebijakan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dengan tema Dinamika, Strategi, dan Tantangan.
Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari unsur pemerintah, lembaga riset, praktisi komunikasi publik, hingga jurnalis senior.
Hadir sebagai pembicara, Fahd Pahdepie selaku Deputi I Bakom RI, Ikrama selaku Direktur Eksekutif Sintesa Strategi Indonesia, Ismail Fahmi, Ph.D., Founder Drone Emprit, serta Rahman Mangussara selaku Advisor Reform Syndicate/Public Perception Specialist.
Diskusi juga menghadirkan M. Jusrianto selaku Direktur Eksekutif Reform Syndicate dan Hersubeno Arief, Jurnalis Senior. Sementara Safruddin Abas bertindak sebagai pemantik diskusi.
Kehadiran para narasumber tersebut memberikan perspektif beragam mengenai bagaimana komunikasi kebijakan pemerintah dijalankan, bagaimana informasi diterima masyarakat, serta tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola dinamika opini publik.
Komunikasi Dua Arah Jadi Kunci Kepercayaan Publik
Dalam konteks pemerintahan modern, komunikasi publik menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan yang baik membutuhkan strategi penyampaian informasi yang tepat agar masyarakat memahami tujuan, manfaat, serta dampak dari program pemerintah.
Selain itu, pemerintah juga perlu memiliki kemampuan membaca perkembangan opini publik dan merespons persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Melalui penguatan peran Bakom, diharapkan komunikasi pemerintah semakin terbuka, responsif, dan tidak hanya berorientasi pada penyebaran informasi satu arah.
Evaluasi ini menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana strategi komunikasi pemerintahan Prabowo-Gibran telah berjalan, sekaligus merumuskan pendekatan yang lebih efektif dalam menghadapi perkembangan ekosistem media dan perubahan perilaku masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan komunikasi pemerintah bukan hanya ditentukan oleh seberapa banyak informasi yang disampaikan, tetapi juga sejauh mana masyarakat memahami kebijakan, memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi, serta merasakan kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan publik.
