Syaharuddin Alrif (Bupati Sidenreng Rappang) ; “Optimalisasi Efisiensi Anggaran dan Inpres Jalan Daerah Sukses Tuntaskan Janji Politik serta Program Unggulan Masyarakat
Jakarta, Kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) terbukti menjadi momentum strategis bagi pemerintah daerah untuk menata ulang alokasi APBD secara lebih hemat, inovatif, dan berfokus pada hasil nyata (outcome) bagi kesejahteraan masyarakat. Pemangkasan pos belanja operasional yang dinilai kurang efektif dialihkan sepenuhnya untuk mendukung program publik prioritas.
Pemerintah daerah melakukan efisiensi ketat pada belanja barang dan jasa yang selama ini cenderung boros, seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas berlebihan, hingga bimbingan teknis (Bimtek) formalitas. Hasil dari penghematan tersebut dialokasikan langsung untuk membiayai program kesehatan gratis (Universal Health Coverage/UHC) hingga mencakup 99% masyarakat.
Di sektor pertanian dan infrastruktur, efisiensi anggaran diimbangi dengan optimalisasi sinergi program pusat dan provinsi, seperti program listrik masuk sawah untuk puluhan ribu hektar lahan, kelancaran distribusi pupuk, pengembangan UMKM, serta dukungan Inpres Jalan Daerah (IJD) yang secara signifikan meningkatkan kemantapan jalan kabupaten/kota.
Poin-Poin Utama Strategi Pengelolaan Anggaran Daerah:
Efisiensi Belanja Non-Substantif:
Memangkas pemborosan pada belanja barang/jasa, acara seremonial, dan Bimtek formalitas demi mengamalkan tata kelola keuangan yang akuntabel.
Realisasi Janji Politik Kesehatan: Keberhasilan pemenuhan jaminan kesehatan universal (Universal Health Coverage) sebesar 99% yang dibiayai dari pemangkasan belanja boros APBD.
Dukungan Pertanian & Listrik Masuk Sawah:
Program optimalisasi lahan dan listrik masuk sawah yang menjangkau puluhan ribu hektar lahan pertanian.
Peningkatan Kemantapan Jalan Daerah: Pemanfaatan Inpres Jalan Daerah (IJD) serta bantuan proyek provinsi untuk meningkatkan persentase jalan mantap desa dan kecamatan.
Nilai Tambah Sinergi Pusat-Daerah:
Masuknya program nasional seperti Sekolah Rakyat (senilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah) dan rehabilitasi sekolah menutup nilai penyesuaian TKD secara konkret dan membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Dengan strategi penganggaran yang cermat dan berorientasi pada hasil, target perbaikan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terus dituntaskan secara berkelanjutan.
