Rekalibrasi Ekonomi 2026: Menjadi Loncatan Transformasi
Oleh: Perdana Wahyu Santosa,
Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific
Di bawah bayang-bayang langit ekonomi global yang kian tidak menentu, Indonesia memasuki kuartal kedua tahun 2026 dengan narasi yang mencemaskan. Riuh rendah di pasar keuangan Jakarta belakangan ini didominasi oleh kekhawatiran akan terjadinya degradasi institusional dan kerapuhan fiskal.
Ketika nilai tukar Rupiah merayap menyentuh angka psikologis Rp17.100 per dolar AS dan lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s serta Fitch mulai menyalakan lampu kuning dengan revisi outlook menjadi negatif, muncul sebuah pertanyaan eksistensial: apakah kita sedang menuju sebuah kebangkrutan sistemik ataukah ini merupakan bagian dari proses “persalinan” yang menyakitkan menuju tatanan ekonomi baru?
Sebagai akademisi, kita sering kali terjebak dalam angka-angka jangka pendek dan melupakan dialektika pembangunan yang lebih besar. Apa yang oleh banyak analis disebut sebagai “berkurangnya prediktabilitas” sebenarnya dapat dibaca sebagai upaya pemerintah untuk keluar dari zona nyaman pertumbuhan lima persen yang stagnan.
Kita harus jujur bahwa selama satu dekade terakhir, stabilitas makroekonomi kita memang terjaga, namun ia dibayar dengan harga berupa pertumbuhan yang medioker dan deindustrialisasi dini. Gejolak yang kita rasakan hari ini adalah konsekuensi dari upaya rekalibrasi mesin pertumbuhan yang kini mencoba bergeser dari sekadar manajemen stabilitas menuju akselerasi yang agresif.
Sorotan tajam tertuju pada belanja sosial masif melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan biaya lebih dari Rp300 triliun dalam APBN 2026. Para pengamat fiskal yang konservatif dengan cepat melabeli kebijakan ini sebagai beban yang mengancam batas defisit 3 persen. Namun, dalam kacamata ekonomi pembangunan, pengeluaran ini harus dilihat sebagai “jangkar” baru bagi investasi modal manusia.
Jika selama ini kita memuja pembangunan infrastruktur fisik secara berlebihan, maka pergeseran anggaran menuju kualitas gizi dan kesehatan adalah sebuah pertaruhan pada produktivitas masa depan. Ini adalah upaya radikal untuk memutus rantai kemiskinan yang selama ini gagal dijawab oleh kebijakan bantuan sosial konvensional. Risiko fiskal memang nyata, tetapi risiko kehilangan satu generasi akibat stunting dan rendahnya daya saing intelektual jauh lebih berbahaya bagi visi Indonesia Emas 2045.
Di sisi lain, munculnya lembaga-lembaga baru yang super-kuat seperti Danantara dan keterlibatan figur-figur non-tradisional dalam otoritas moneter sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap independensi institusi. Kekhawatiran akan kembalinya pola manajemen ekonomi terpusat gaya Orde Baru memang valid dan patut terus dikritisi.
Namun, kita juga perlu menyadari bahwa dalam menghadapi perang dagang dan fragmentasi ekonomi global, koordinasi yang lebih erat antara kebijakan fiskal dan moneter adalah sebuah keniscayaan. Independensi Bank Indonesia tidak boleh diartikan sebagai isolasi yang kaku dari agenda pembangunan nasional. Yang harus kita kawal bukanlah pemisahan total antarlembaga, melainkan marwah dan integritas proses pengambilan keputusannya agar tetap berbasis data, bukan sekadar syahwat politik jangka pendek.
Tekanan pada rasio debt service yang kini melampaui 40 persen memang menjadi alarm yang sangat keras bagi keberlanjutan fiskal kita. Kita sedang berada di titik nadir dalam kemampuan membayar bunga utang. Namun, alih-alih meresponsnya dengan kebijakan pengetatan atau austeritas yang bisa memicu resesi, jalan keluar yang lebih bermartabat adalah dengan mempercepat reformasi perpajakan yang selama ini hanya bergerak di permukaan.
Gejolak 2026 ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperluas basis pajak dan mengejar efisiensi birokrasi melalui digitalisasi total. Tanpa adanya tekanan “chaos” seperti sekarang, reformasi struktural yang menyentuh kepentingan elit sering kali hanya menjadi macan kertas di atas meja diskusi.
Kita tidak boleh membiarkan trauma 1998 mendikte persepsi kita terhadap realitas hari ini. Struktur ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih tangguh dengan cadangan devisa yang kuat dan sektor perbankan yang memiliki bantalan modal yang cukup. Krisis, jika kita boleh menyebutnya demikian, sering kali merupakan mekanisme alami bagi sebuah sistem ekonomi untuk membuang inefisiensi yang lama. Kehilangan prediktabilitas tidak selalu berarti kehilangan arah; ia bisa jadi merupakan tanda bahwa kita sedang mencari koordinat baru yang lebih adaptif.
Pada akhirnya, periode 2026 hingga 2028 akan dicatat dalam sejarah bukan sebagai awal dari kejatuhan, melainkan sebagai masa “tekanan kreatif”. Pemerintah harus membuktikan bahwa ambisi pertumbuhan 8 persen bukan sekadar jargon politik, melainkan peta jalan yang terukur dengan tata kelola yang bersih.
Jika kepercayaan publik bisa dijaga melalui transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana MBG serta pengelolaan utang yang pruden, maka gejolak ini akan berakhir sebagai sebuah kemenangan besar bagi transformasi ekonomi Indonesia. Kita sedang diuji untuk tidak sekadar bertahan hidup, tetapi untuk tumbuh melampaui batasan yang kita buat sendiri.
***
Artikel ini merupakan opini akademik berbasis data dari IMF, World Bank, Lowy Institute, East Asia Forum, FULCRUM-ISEAS, Moody’s, dan Fitch.
