18 Tahun Tak Tersentuh: ADAKSI Terbitkan Policy Brief Tunjangan Fungsional Dosen
Jakarta, 29 Juli 2025 —
Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) secara resmi meluncurkan policy brief strategis yang menyoroti stagnasi tunjangan fungsional dosen yang tak mengalami kenaikan sejak tahun 2007. Dokumen ini disusun oleh tim akademisi lintas perguruan tinggi sebagai bentuk advokasi untuk menciptakan penghargaan yang lebih layak dan adil bagi profesi dosen ASN di lingkungan pendidikan tinggi.
Tim penyusun terdiri dari para dosen berpengalaman, yakni Yulita Sirinti Pongtambing, M.K.M. (Universitas Negeri Makassar), Sucy Delyarahmi, S.H., M.H. (Universitas Andalas), Prof. Dr. Nikolas Fajar Wuryaningrat, S.E., M.Sc. (Universitas Negeri Manado), Ir. Eliyah Acantha Manapa Sampetoding, M.Kom. (Universitas Hasanuddin), dan Dr. Evi Ristiana, M.Pd. (Universitas Negeri Makassar). Mereka menegaskan bahwa tunjangan fungsional bukan semata insentif finansial, melainkan bentuk penghormatan atas dedikasi dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
“Sudah hampir dua dekade tidak ada penyesuaian. Ini jelas tidak adil, terlebih ketika kita bandingkan dengan profesi lain di sektor ASN yang justru mengalami penyesuaian berkala,” tegas Prof. Nikolas Fajar.
Menurut tim penulis, ketimpangan ini tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Laju inflasi, kenaikan biaya hidup, serta semakin beratnya beban kerja dosen menyebabkan stagnasi tunjangan menjadi isu yang mendesak untuk segera ditangani. ADAKSI menilai bahwa stagnasi ini berpotensi menurunkan motivasi, profesionalisme, dan kualitas pendidikan tinggi secara menyeluruh.
Sebagai langkah konkret, policy brief ini mengajukan usulan skema kenaikan tunjangan fungsional berdasarkan jenjang jabatan akademik dosen sebagai berikut:
– Asisten Ahli (Ahli Pertama): Rp 2.750.000 per bulan
– Lektor (Ahli Muda): Rp 3.600.000 per bulan
– Lektor Kepala (Ahli Madya): Rp 4.200.000 per bulan
– Guru Besar (Ahli Utama): Rp 5.500.000 per bulan
Melalui dokumen ini, ADAKSI mendorong pemerintah—terutama Kementerian PAN-RB dan Kementerian Keuangan—untuk menindaklanjuti rekomendasi ini sebagai bagian dari reformasi kebijakan kesejahteraan dosen ASN.
“Jika negara menginginkan pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing global, maka sudah seharusnya penghargaan terhadap dosen mencerminkan nilai dan tanggung jawab akademik yang mereka emban,” lanjut Prof. Nikolas.
ADAKSI juga menyampaikan bahwa policy brief ini akan menjadi salah satu materi utama yang dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) I ADAKSI pada 7–8 Agustus 2025 di Malang.
Forum ini diharapkan menjadi titik temu antara komunitas akademik dan pemangku kebijakan untuk memperjuangkan sistem penghargaan yang lebih bermartabat dan berorientasi pada kualitas.
