Jakarta — Ketua Exco Provinsi Papua Pegunungan, Wendalimo Wenda, menghadiri Deklarasi Perjuangan Hostum (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) sekaligus Pembukaan Kongres Partai Buruh V, yang digelar di Sport Mall Kelapa Gading, Jakarta, Senin (19/01/2026).
Dalam keterangannya kepada media, Wendalimo menegaskan sikap tegas kaum buruh, petani, dan pekerja informal di Papua Pegunungan yang menolak mekanisme Pilkada yang dipilih oleh DPR. Menurutnya, skema tersebut merugikan rakyat dan mencederai prinsip demokrasi.
“Kami kaum buruh, petani, ojek, hingga pekerja sektor informal dengan tegas menolak Pilkada yang tidak dipilih langsung oleh rakyat. Itu tidak memberi kebebasan dan keadilan demokrasi bagi kami,” tegas Wendalimo.
Ia menyampaikan bahwa penolakan ini bukan sikap spontan, melainkan telah disuarakan sejak lama, termasuk saat peresmian Sekretariat Partai Buruh di Papua Pegunungan pada 16 Januari lalu dan telah diberitakan melalui berbagai media.
Selain isu Pilkada, Wendalimo juga menyoroti belum adanya kejelasan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) di Papua Pegunungan untuk tahun 2026. Kondisi ini dinilai semakin menekan kehidupan buruh di wilayah tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Wendalimo mengapresiasi perjuangan Partai Buruh di bawah kepemimpinan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, yang dinilainya telah membawa perubahan nyata bagi rakyat Papua, khususnya dalam memperjuangkan kebebasan menyampaikan aspirasi dan isu keadilan atas tanah Papua.
“Kami merasakan langsung perubahan itu. Suara Partai Buruh didengar, dan ruang kebebasan mulai terbuka. Atas hal itu, kami menyampaikan terima kasih,” ujarnya.
Menatap Kongres Partai Buruh V, Wendalimo menyampaikan harapan agar kepemimpinan Presiden Partai Buruh tetap berlanjut demi menjaga konsistensi perjuangan kaum buruh di seluruh Indonesia.
“Kalau kita mulai dari nol lagi, perjuangan akan berat. Dari Papua Pegunungan, kami siap mendukung dan mengawal kepemimpinan Presiden Partai Buruh, Bapak Said Iqbal,” pungkasnya.
