Jakarta — Ketua Badan Penanggulangan Bencana (Bagana) Gerakan Rakyat Regional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ali Zuhdi Prasetyo, menegaskan bahwa bencana alam yang terus berulang di Indonesia bukanlah semata-mata faktor alam, melainkan akibat dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkeadilan.
Hal tersebut disampaikan Ali Zuhdi saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Gerakan Rakyat Tahun 2026 yang berlangsung pada 17–18 Januari 2026 di Hotel Aryaduta, Jakarta, dengan mengusung tema “Keadilan Ekologis: Kembalikan Hutan Indonesia.”
Menurut Ali Zuhdi, penggundulan hutan—baik yang terjadi secara ilegal maupun yang dilegalkan melalui izin pemerintah—telah menjadi penyebab utama meningkatnya frekuensi bencana dari tahun ke tahun, terutama saat musim penghujan.
“Faktanya, penggundulan hutan itu nyata. Yang ironis, yang disebut legal justru dilakukan oleh negara melalui izin-izin, sementara rakyat kerap dituduh sebagai pelaku ilegal. Padahal dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa eksploitasi hutan melalui pembalakan dan penambangan telah merusak keseimbangan alam. Keuntungan ekonomi dari praktik tersebut tidak dirasakan secara merata, sementara masyarakat justru menanggung risiko bencana seperti banjir, longsor, dan kerusakan lingkungan lainnya.
Sebagai lembaga kemanusiaan, Bagana selama ini hadir membantu masyarakat terdampak bencana. Namun Ali Zuhdi menekankan bahwa pendekatan penanggulangan saja tidak cukup tanpa diiringi kebijakan pencegahan yang serius dari pemerintah.
“Menolong korban itu penting, tapi jauh lebih penting adalah mencegah bencana agar tidak terus berulang. Pemerintah harus berani menghentikan penerbitan izin yang merusak hutan, bahkan meninjau ulang izin yang sudah berjalan,” ujarnya.
Ali Zuhdi juga menyoroti rencana eksploitasi sumber daya alam di wilayah-wilayah sensitif seperti Papua. Ia mengapresiasi gerakan masyarakat dan aktivis lokal yang menolak perusakan hutan serta meminta pemerintah mendengar suara rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan sejumlah program konkret Bagana Gerakan Rakyat Jateng–DIY, antara lain:
Program donor darah rutin setiap tiga bulan di seluruh kabupaten/kota,
Gerakan penanaman pohon dan reboisasi massal sebagai wujud nyata keadilan ekologis,
Penguatan edukasi kebencanaan dan kesiapsiagaan masyarakat.
“Ke depan, Bagana akan fokus pada program reboisasi dan penanaman pohon bersama masyarakat. Ini bagian dari ikhtiar memulihkan alam dan mencegah bencana,” jelasnya.
Terkait arah Gerakan Rakyat ke depan, Ali Zuhdi menyampaikan bahwa jika organisasi ini bertransformasi menjadi partai politik, maka peran kritis terhadap kebijakan negara akan semakin kuat dan legal.
“Jika Gerakan Rakyat masuk ke ranah politik, itu artinya kita berpartisipasi langsung mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah agar berpihak pada rakyat dan lingkungan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Gerakan Rakyat merupakan organisasi masyarakat yang lahir dari relawan pendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Dipimpin oleh Sahrin Hamid, organisasi ini bertujuan memperkuat basis dukungan rakyat, mewadahi aspirasi publik, serta melanjutkan gagasan perubahan. Ke depan, Gerakan Rakyat juga berpotensi bertransformasi menjadi partai politik dalam menghadapi Pemilu 2029.
