HMNI Bengkulu Soroti Isu Kesejahteraan dan Pendirian Kampung Nelayan Baru
Jakarta, Cosmopolitanpost.com
Ketua DPD Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Provinsi Bengkulu, Heri Ifsan, menegaskan komitmen organisasinya dalam memperjuangkan aspirasi dan keluhan masyarakat nelayan yang hingga kini masih hidup dalam kondisi jauh dari kata sejahtera. Hal tersebut disampaikan Heri dalam wawancaranya dengan media usai menghadiri agenda nasional HMNI dan Forum Nelayan.
Heri Ifsan mengungkapkan bahwa masyarakat nelayan selama ini identik dengan keterbatasan, baik dari sisi ekonomi maupun akses terhadap fasilitas dasar yang layak. Banyak nelayan di Bengkulu yang masih hidup dalam kekurangan, sehingga HMNI Bengkulu merasa berkewajiban untuk hadir sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat nelayan dengan pemerintah pusat maupun daerah.
Menurutnya, kehadiran HMNI Bengkulu dalam kegiatan tingkat nasional ini menjadi momentum penting untuk menyuarakan persoalan-persoalan mendasar yang selama ini dihadapi nelayan di daerah tersebut. Beberapa masalah krusial yang disampaikan antara lain rendahnya pendapatan nelayan, sistem penjualan hasil tangkapan yang belum berpihak pada nelayan kecil, hingga kondisi perumahan kumuh yang masih ditemukan di berbagai kawasan pesisir.
Pada kesempatan itu, Heri menegaskan bahwa isu utama yang diangkat HMNI Bengkulu pada tahun ini adalah terkait pendirian kawasan kampung nelayan yang baru dan lebih layak huni. Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu untuk melakukan pendataan menyeluruh mengenai jumlah nelayan yang masih belum memiliki tempat tinggal yang layak.
“HMNI Bengkulu akan melakukan pendataan secara rinci tentang seberapa banyak masyarakat nelayan kita yang membutuhkan hunian yang layak. Data ini akan menjadi dasar kami menyusun program dan rekomendasi yang tepat agar bisa langsung ditindaklanjuti oleh kementerian terkait,” ujar Heri Ifsan.
Heri juga menyoroti pentingnya sinergi lintas kementerian, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian ATR/BPN, terutama terkait kejelasan dan ketersediaan lahan untuk pembangunan kampung nelayan baru. Ia berharap pemerintah pusat dapat membantu memfasilitasi penentuan lokasi yang tepat agar pembangunan tidak menghadapi kendala birokrasi dan hukum pertanahan.
“Kami berharap Kementerian KKP dapat menjadi pihak yang menjembatani urusan lahan ini. Penting untuk mengetahui tanah siapa yang dapat digunakan dan bagaimana mekanisme yang paling memungkinkan agar pembangunan kampung nelayan bisa segera terlaksana,” tambahnya.
HMNI Bengkulu juga berkomitmen untuk melakukan verifikasi ulang terhadap para calon penerima rumah nelayan setelah program ini bergulir. Hal tersebut diperlukan agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang paling membutuhkan.
Heri Ifsan menutup dengan harapan besar agar isu yang dibawa HMNI pada kesempatan ini dapat didengar oleh Presiden, Menteri KKP, serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Ia optimistis bahwa dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, pembangunan kampung nelayan baru dapat diwujudkan dan menjadi solusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan Bengkulu.
