Tabrani Abby, S.H., M.Hum.: AKPI Harus Semakin Besar, Dekat dengan Pemerintah, Anggota dan Masyarakat. AKPI Harus Ikut Menentukan Arah Kebijakan Kepailitan dan PKPU agar Dapat Berperan di Level Kebijakan Nasional.
Jakarta, 26 Agustus 2025
Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) sekaligus pemilihan Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan periode 2025–2028 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Dalam forum tersebut, pengurus periode 2022–2025 menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebelum dilanjutkan dengan pemilihan ketua umum baru. Tercatat ada empat kandidat yang siap bersaing, masing-masing dengan visi dan misi unggulan.
Pasangan calon nomor urut 1 adalah Nien Rafles Siregar, S.H., M.H. bersama Andreas Nahot Silitonga, S.H., LLM.. Nomor urut 2 diisi oleh Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Resha Agriansyah, S.H., M.H., dan Daniel Alfredo, S.H., M.H., CLA., CLI., AllArb.
Sementara itu, calon nomor urut 3 terdiri dari Martin Patrick Nagel, S.H., M.H. berpasangan dengan Harvardy Muhammad Iqbal. Adapun nomor urut 4 diisi oleh Anthony Prawira, S.H., Riyo Hanggoro Prasetyo, dan Ariyo Priyambodo.
Salah satu peserta RAT AKPI 2025, Tabrani Abby, S.H., M.Hum., menjelaskan bahwa agenda RAT merupakan kegiatan rutin tiga tahunan AKPI.
“Pemilihan ini merupakan bagian dari mekanisme organisasi untuk melanjutkan kepemimpinan. Selama ini pengurus telah menjalankan program dengan baik sesuai janji dalam pemilihan sebelumnya,” ujarnya.
Menurut Tabrani, salah satu fokus utama AKPI adalah pendidikan yang digelar dua kali dalam setahun serta program keanggotaan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi kurator. Ia menegaskan bahwa seluruh calon memiliki program yang sejalan, yaitu untuk kepentingan anggota dan organisasi.
“Ke depan saya berharap AKPI semakin besar, dekat dengan pemerintah, anggota, maupun masyarakat. AKPI juga harus ikut menentukan arah kebijakan kepailitan dan PKPU agar dapat berperan di level kebijakan nasional,” tambahnya.
RAT 2025 ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang pergantian kepengurusan, tetapi juga momentum bagi AKPI untuk memperkuat kontribusinya dalam bidang hukum bisnis, kepailitan, serta restrukturisasi perusahaan di Indonesia.
