Ratusan warga, Aktivis Lingkungan, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pemuda Batak Bersatu, serta komunitas peduli Danau Toba berkumpul dalam sebuah aksi damai bertajuk “Doa dan Aksi Nyata: Tutup Tapanuli” sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup Danau Toba dan penolakan terhadap berbagai aktivitas industri yang merusak ekosistem di kawasan tersebut.
Mereka melakukan long march dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Salemba menuju area Tugu Proklamasi sekira pukul 06.00 WIB.
Mereka memakai atribut yang beragam, ada yang menggunakan pakaian merah putih lengkap dengan syal tenun khas Sumatra Barat.
Ada pula yang membawa pita serta bendera merah putih kecil, hingga sejumlah kelompok yang datang dengan menggunakan cetok (tundung kepala berbahan bambu anyam).
Momen aksi ini bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Para peserta aksi ingin mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan amanat konstitusi dan cita-cita kemerdekaan bangsa, khususnya terkait penguasaan tanah dan sumber daya alam yang seharusnya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut KPA, apa yang dilakukan PT TPL jelas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Beberapa orang juga membawa properti lingkungan, mulai dari kendi berisi air, pot berisi tanah, hingga tanaman hijau untuk ditanam secara simbolis.
Doa Bersama Merawat Lingkungan Hidup” yang dipimpin oleh Pimpinan HKBP diawali dengan Long March sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan hidup khususnya di Tapanuli Raya.
Pada dasarnya acara doa bersama merawat lingkungan hidup ini mengajak masyarakat dan komunitas untuk mencegah pihak tidak bertanggung jawab yang ingin merusak dan mencemari lingkungan. HKBP dan panitia juga mendukung program Presiden Prabowo Subianto, terutama pada sektor ekonomi hijau (green economy).
Kegiatan dilanjutkan dengan ibadah yang dipimpin oleh tiga pendeta yang memberikan pesan tentang merawat lingkungan hidup yang mengacu pada ayat Alkitab Kejadian 2:15. Bumi yang ditempati oleh manusia perlu dijaga dan dipelihara seperti Taman Eden.
Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam menjaga kelestarian ciptaan Tuhan, dan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama ciptaan Tuhan, serta krisis lingkungan hidup yang terjadi di kawasan Danau Toba dan Tapanuli Raya, serta kehadiran PT. TPL menciptakan multi dimensi krisis di Tano Batak, jelasnya.
Kegiatan ini diawali dengan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan dan harapan untuk keselamatan alam Danau Toba, yang merupakan warisan leluhur sekaligus sumber kehidupan masyarakat di sekitarnya. Doa dipanjatkan agar keindahan dan kesucian Danau Toba tetap terjaga untuk generasi mendatang.
Setelah doa, masyarakat melanjutkan dengan aksi simbolik berupa bentangan spanduk bertuliskan “Tutup Tapanuli, Selamatkan Danau Toba” dan penandatanganan petisi oleh peserta aksi. Aksi ini menyuarakan penolakan terhadap aktivitas industri yang dinilai mencemari dan mengancam kelestarian alam dan budaya kawasan Danau Toba, khususnya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di wilayah Tapanuli.
Mereka tampak mengenakan pakaian bertuliskan “Tutup TPL” dan beragam atribut dengan narasi desakan penutupan operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) karena dinilai merusak lingkungan, mencemari Danau Toba, dan melanggar hak-hak masyarakat adat.
Acara doa bersama ini juga dimeriahkan dengan orasi dan deklarasi tentang yang disampaikan oleh Ketua Panitia Sintua di hadapan ribuan jemaat dan masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. Masyarakat diajak untuk mendesak TPL agar ditutup segera supaya alam bisa tetap terjaga dan dilestarikan, pungkasnya.
Isu yang menjadi sorotan dalam kegiatan ini antara lain perampasan tanah adat, penggundulan hutan, pencemaran Danau Toba, bencana ekologis yang berulang, hingga kriminalisasi masyarakat adat yang berjuang mempertahankan tanah dan hutan leluhur mereka. Semua itu dipandang sebagai persoalan serius yang mengancam keberlanjutan hidup generasi mendatang.
Sesampainya di Tugu Proklamasi, acara dilanjutkan dengan doa bersama, orasi dari para pemimpin gereja, serta pembacaan dan penandatanganan deklarasi lingkungan hidup oleh para ketua distrik HKBP, organisasi masyarakat, dan mahasiswa. Deklarasi ini menegaskan komitmen bersama untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama, serta melawan praktik perusakan lingkungan yang mengabaikan kehidupan rakyat kecil.
Dalam deklarasi yang dibacakan, Gereja bersama gerakan rakyat menyampaikan enam bentuk kejahatan agraria dan pelanggaran konstitusi yang dilakukan PT TPL, yakni:
1. Perampasan tanah adat milik 23 komunitas masyarakat adat di 12 kabupaten dengan total 33.422,37 hektare, yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat adat, petani, perempuan, serta komunitas lokal lainnya.
2. Tindakan kekerasan yang semakin brutal terhadap masyarakat adat yang mempertahankan hak atas tanah mereka.
3. Perusakan wilayah adat untuk kepentingan hutan tanaman industri eukaliptus, yang berakibat pada musnahnya hutan, lahan pertanian, serta memicu bencana ekologis.
4. Dugaan praktik perbudakan modern terhadap pekerja, dengan pelanggaran serius terhadap hak-hak buruh.
5. Upaya mengadu domba masyarakat adat dengan pekerja PT TPL, sehingga menciptakan konflik horizontal.
6. Operasi PT TPL dinilai cacat hukum karena difasilitasi pemerintah melalui maladministrasi, manipulasi proses, dan penyalahgunaan kewenangan.
